Paradoks PDI-P Menyongsong Pemerintahan Baru Mendatang
Dalam Rakernas Ke-5 PDI-P belum lama ini, muncul berbagai suara vokal yang mengisyaratkan PDI-P akan menjadi oposisi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.
Sistem presidensial kita sebetulnya tidak mengenal istilah oposisi, kecuali pengawasan politik dalam konteks perimbangan kekuasaan dalam sistem politik. Apa boleh buat, istilah oposisi ternyata lebih disukai ketimbang istilah pengawasan politik. Yang penting oposisi itu dimaknai tidak asal menjatuhkan pemerintahan begitu saja tanpa alasan yang kuat sebagaimana sistem parlementer.
Kalaulah paradoks di internal PDI-P sekarang yang serba vokal adalah jatidirinya yang baru, maka suasana dialektika seperti itu haruslah konsisten dan berlaku regular sepanjang pergantian regime termasuk saat PDIP sebagai The Ruling Party di masa Jokowi. Sayangnya yang terjadi di masa Jokowi ketika PDI-P sebagai The Ruling Party bukanlah situasi dialektis, melainkan "situasi konyol" karena "ego" yang syukurlah tidak sempat memicu terjadinya perang saudara.
Dalam Rakernas tsb, PDI-P banyak menyampaikan kritik secara terbuka terhadap situasi politik beberapa waktu terakhir yang tak pelak lagi adalah kode keras PDI-P yang akan menjadi partai oposisi.
PDI-P di bawah Megawati Soekarnoputri, ingin menegaskan identitas politiknya sebagai partai yang konsisten dengan ideologi dan visi yang dianut. Dengan menjadi oposisi, PDI-P bisa lebih leluasa menyuarakan kritik dan memperjuangkan agenda politiknya tanpa kompromi.
Menjelang pelantikan Prabowo, PDIP melihat posisi oposisi sebagai strategi untuk memperkuat basis dukungan di antara pemilih yang tidak puas dengan keadaan sekarang. Ini bisa menjadi langkah untuk mengkonsolidasikan dukungan dan mempersiapkan diri untuk pemilu berikutnya. PDIP selaku partai peraih suara terbanyak dalam Pileg 2024 bisa memainkan peran penting dalam mengawasi dan memberikan alternatif terhadap kebijakan pemerintah.
Sikap oposisi tsb mencerminkan dinamika internal PDI-P, di mana ada keinginan dari anggota atau faksi tertentu untuk mengambil posisi yang lebih kritis terhadap pemerintah. Ini bisa menjadi cara untuk menguatkan solidaritas internal dan menunjukkan partai tetap kokoh dalam prinsip-prinsipnya.
Keputusan PDIP untuk menjadi oposisi akan mempengaruhi peta politik nasional dan hubungan antar partai dalam koalisi. Ini bisa mendorong pembentukan aliansi baru dan mengubah dinamika politik di parlemen.
