Penegakan hukum yang tegas terhadap pencurian ikan dan aktivitas ilegal lainnya di ZEE Indonesia harus menjadi prioritas. Ini mencakup penangkapan, penegakan hukum, dan penghancuran kapal ilegal jika perlu. Revisi atau penguatan regulasi terkait dengan penangkapan ikan dan eksplorasi sumberdaya maritim dapat membantu memastikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kepentingan Indonesia.
Indonesia dapat mengadakan kampanye publik dan internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang klaim 9DL China dan dampaknya terhadap wilayah Indonesia. Hal ini dapat membantu membangun dukungan internasional untuk menolak klaim yang tidak sesuai dengan hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Meningkatkan pembangunan infrastruktur di Natuna dan daerah sekitar dapat membantu memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah tsb, termasuk meningkatkan investasi di sektor perikanan dan pariwisata yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
Indonesia harus terus mencari dialog dan pendekatan diplomatik dengan China dan negara-negara tetangga untuk menghindari eskalasi konflik, seperti menggunakan mekanisme ASEAN dan forum internasional lainnya untuk mempromosikan penyelesaian damai dan hukum atas konflik maritim.
Langkah-langkah tsb, jika diterapkan secara efektif akan dapat membantu Indonesia memperkuat kedaulatannya di Natuna dan memastikan bahwa pencurian ikan dan aktivitas ilegal lainnya dapat diminimalkan. Pada saat yang sama, Indonesia tetap membuka diri terhadap dialog dan solusi diplomatik guna mencegah konflik lebih lanjut.
Joyogrand, Malang, Fri', May 03, 2024
