Kongres Rakyat Batak dan Momentum Pemekaran Propinsi Tapanuli

Kalau memang itu arti dan makna politis yang terkandung dalam term Tapanuli. Mengapa daerah ini tak kunjung bisa diperjuangkan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah propinsi? 

Pertama, para Bupati sekawasan tano Batak lebih memilih bungkam selama ini. Bagaimana mungkin mereka bersikap lain di luar sikap resmi pemerintah pusat yang telah menghentikan laju Protap di meja pengadilan pada 2009 yang lalu. Tapi kalau mau jujur, jauh di dalam hati kecilnya mereka tak bisa mengingkari bahwa di dalam rumah Propinsi Sumatera Utara (Sumut) di mana mereka berkiprah selama ini toh tak ada kemajuan yang berarti untuk seluruh kawasan tano Batak. 

Setelah moratorium panjang diberlakukan pemerintah, saya pikir sekaranglah kesempatan bagi orang Batak di manapun untuk mendorong para politisi Batak di pusat sana agar segera bersinergi satusamalain untuk melakukan finishing politik terhadap pemekaran Protap. Dalam konteks ini, kita hanya perlu Negosiator dan Komunikator Ulung untuk meyakinkan regime yang berkuasa sekarang. Tak ada yang perlu diragukan, karena pemekaran Protap sejak awal sudah disetujui pemerintah pusat.

Yang perlu sekarang adalah bagaimana agar keculasan politik para poliyo (politisi sontoloyo) di Sumut tidak lagi terulang. Dengan kata lain, menetralisir pentas politik Sumut dengan nucleus Medan. Itulah tugas terpenting politisi Batak yang berkiprah di pusat maupun Sumut (mereka yang menghormati Visi Batak Unity tentu). Entah itu Ruhut Sitompul dari PD, Panda Nababan dari PDIP, Parlindungan Purba, Ali Wongso Sinaga, para Jenderal purnawirawan atau Jenderal aktif dst.

Kedua, para miliuner Batak pun tak jauh berbeda dengan para bupati sekawasan tano Batak. Pada umumnya miliuner Batak ini adalah miliuner yang besar di ladang pemerintah. Mayoritas di antaranya adalah rekanan pemerintah. Seperti DL Sitorus misalnya yang bergerak di bidang sawit dan perkayuan. Luhut Panjaitan meski pengusaha besar tapi juga orang pemerintah bahkan berjabatan penting sebagai Menkopolhukam di kabinet Jokowi sekarang.

Martua Sitorus lebih banyak berdiam diri meski tercatat sebagai salah satu orang terkaya di negeri ini. Kemajuan bisnis mereka tak lepas dari dukungan dan kemitraan dengan pemerintah. Ini semua membuktikan kemiliuneran para miliuner Batak ini tidaklah berdiri sendiri. Tapi kemiliuneran yang diperoleh dari ladang konsesi pemerintah, bahkan seringkali dari hasil perselingkuhan dengan oknum-oknum tertentu di pemerintahan.

Dengan kenyataan seperti itu, kesenyapan para bupati sekawasan tano Batak pasca kericuhan Medan, juga sama halnya dengan kesenyapan para miliuner Batak. Mereka tak mau ambil risiko. Biarlah GM Panggabean dengan segala pergulatan dan penyesalannya, biarlah Chandra Panggabean, Gelmok Samosir dkk dipenjarakan dulu. Kami akan bersuara setelah semua itu selesai.

Tapi itulah, dalam perjalanan waktu terbukti mereka tidak perduli sama sekali terhadap kelanjutan Protap. Mereka benar-benar tidak perduli dengan Protap yang masih tergantung di langit biru, karena bungkamnya kalangan politisi dan aktivis yang justeru wajib menyuarakannya. 

Batak Karo dan Batak Simalungun terkesan kuat semakin menjauh dari visi Batak Unity. Perjalanan waktulah nanti yang membuktikan apakah mereka tetap berkultur Dalihan Natolu seraya menampik sebuah kebersamaan meski sadar sepenuhnya akan alasan sejarah dan kultural yang melatarbelakangi pemekaran Protap. Atau mereka pasti akan bergabung apabila kelak terbukti Protap adalah rumah bersama yang akomodatif untuk keragaman Batak dan juga akomodatif untuk kemajemukan sub-etnik lainnya yang settled di seluruh kawasan tano Batak.

Omong Kosong

Dan bagi mereka yang sinis dan kemudian membombardir pemekaran Protap sebagai sebuah omong kosong karena SDA di tano Batak tak menjanjikan apapun. Setelah menelusuri siapa mereka? Ternyata mereka ini adalah angkatan muda yang tak punya pengetahuan memadai tentang SDA tano Batak. Mereka adalah generasi yang gelagapan mencari jati diri di rantau orang, karena mereka memang lahir dan besar di tanah Diaspora. Karenanya dapatlah dimaklumi mengapa mereka begitu sembrono dalam memandang Protap sebagai daerah yang tak punya SDA yang mumpuni.