Ishak Pardosi
Ishak Pardosi profesional

The Mercy's Still Alive (Mobile: 0813 8637 6699)

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Menanti Sepak Terjang Pasukan Medsos Jokowi

16 Mei 2018   11:31 Diperbarui: 16 Mei 2018   14:11 1672 2 4
Menanti Sepak Terjang Pasukan Medsos Jokowi
Jokowi (Kompas)

Media sosial (medsos) kini memegang peranan penting dalam penyebaran informasi ke tengah publik. Masyarakat di era internet saat ini bisa dengan mudah mengetahui maupun ikut menyebarkan informasi yang diperolehnya. Kekuatan media massa dengan seluruh perangkatnya bahkan seringkali tertinggal dari gencarnya penyebaran informasi melalui medsos. Sehingga menjadi jamak ditemukan adanya media massa yang justru memungut informasi dari dunia medsos.

Tahun ini menjadi momen yang sangat tepat bagi Presiden Jokowi untuk menjelaskan apa saja dan rencana apa saja yang telah dan bakal dikerjakan di sisa satu tahun kepemimpinannya. Pengelolaan informasi tersebut agar tersampaikan dengan baik kepada publik menjadi sangat krusial di tengah gempuran medsos yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Jika salah mengelola, prestasi yang sebenarnya terukir dengan tinta emas bukan tidak mungkin dianggap tidak ada. Lebih parah lagi, apapun yang dilakukan Jokowi akan selalu dianggap salah di mata publik.

Di situlah letak pentingnya kenapa Jokowi memerlukan penambahan staf khusus yang bertugas sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan rakyat. Kini, sebagaimana dilansir banyak media massa, Selasa (15/5/2018), Presiden baru saja menambah empat orang staf khususnya dari yang sebelumnya berjumlah enam orang. Itu berarti, terdapat 10 staf khusus yang kini siap membantu Jokowi.

Keempat staf khusus baru itu adalah Adita Irawati, mantan Vice President Corporate Communications Telkomsel yang bertugas membenahi komunikasi kementerian dan lembaga. Mantan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Erani Yustika sebagai stafsus bidang ekonomi. Abdul Ghofar Rozin, putra mantan Ketua Umum MUI Sahal Mahfudz, sebagai stafsus bidang keagamaan domestik di Pondok Pesantren serta Siti Ruhaini Dzuhayatin, Komisioner HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sejatinya, tugas terberat berada di pundak Adita Irawati sebagai staf khusus yang khusus menangani komunikasi kementerian dan lembaga. Hal ini juga diakui Menseskab Pramono Anung yang menyebut Presiden membutuhkan orang yang ahli dalam dunia medsos dan "framing" alias pengemasan informasi agar mencapai tujuan yang diharapkan. Walaupun sebetulnya, sudah banyak juga akun medsos yang kerap membela kebijakan Jokowi. Tetapi rasanya, pihak yang selalu mengkritik juga tak kalah banyak.

Beratnya dunia medsos bukan tanpa alasan. Pasalnya, medsos saat ini khususnya twitter diisi oleh seluruh kalangan negeri ini. Dari pejabat, politisi, ekonom, ahli hukum, artis, hingga masyarakat biasa.

Uniknya, seperti dijelaskan di awal, komentar ataupun cuitan para "jagoan twitter" itu seringkali dikutip media massa arus utama untuk dijadikan berita. Hal inilah yang semakin memperbesar pengaruh dari medsos itu sendiri.

Dengan demikian, sebuah informasi yang disampaikan kementerian atau lembaga pemerintah kini akan lebih dulu diuji oleh seluruh pengguna medsos.

Jika menyangkut kebijakan ekonomi, maka ekonom akan turun tangan, demikian seterusnya. Sehingga bila tidak siap, pasukan medsos Jokowi kemungkinan akan tetap kewalahan menghadapi banyaknya jagoan di medsos saat ini. Pasukan medsos Jokowi diharapkan diisi oleh ahli medsos yang tak sekadar memahami isu, tetapi juga wajib tahan banting.

Dua Contoh Kasus

Salah satu perang medsos yang telah dan bakal terus dihadapi pasukan medsos Jokowi adalah perbandingan kinerja antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Isu ini cukup menyita perhatian publik, yang akhirnya sampai pada polemik tentang siapakah yang sebetulnya paling banyak melakukan pembangunan di negeri ini? SBY atau Jokowi?

Masing-masing pihak selalu mengklaim yang terbaik. SBY misalnya membandingkan kebijakan subsidi BBM di zamannya yang di era Jokowi sudah dicabut.

SBY berpendapat, kebijakan subsidi itu sangat membantu rakyat kecil walaupun harus membebani APBN. Di sisi lain, Jokowi lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur meski mau tak mau mencabut subsidi guna menolong defisit APBN. Dua kebijakan inilah yang acapkali menjadi perdebatan dunia medsos. Ada yang pro SBY tetapi banyak pula yang setuju dengan Jokowi.

Kasus lain yang cukup seru di medsos adalah betul tidaknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari Tiongkok telah masuk ke Indonesia dalam jumlah besar.

Isu yang berkembang, TKA Tiongkok yang rata-rata tidak mempunyai keahlian khusus itu justru telah merebut kesempatan tenaga kerja dalam negeri. Namun, pemerintahan Jokowi membantah isu itu. Kendati dibantah, isu tersebut ternyata tidak dipercayai begitu saja. Polemik pun berkembang hingga arahnya menjadi tidak jelas.

Dua isu seperti inilah yang sangat penting dijelaskan pasukan medsos Jokowi secara gamblang. Tentu tak mudah menjelaskannya kepada kalangan medsos yang terdiri dari berbagai latar belakang. Di situlah beratya tantangan pasukan medsos bentukan Jokowi.