Sungguh suatu hasil kepandiran cara berpikir yang terjadi di awal tahun ketika FTA (Free Trade Agreement) ASEAN- China dimulai 1 Januari 2010. Apa yang ada di benak elit orang-orang pintar ekonomi dalam pemerintahan kita ketika menandatangani FTA itu. Inti FTA itu adalah kesepakatan negara2 ASEAN untuk membuka pasar seluas-luasnya bagi produk2 China dan sebaliknya China menyediakan potensi 1.5 milyar pasarnya dan minta pembelian bahan-bahan mentah dan hasil tambang, semuanya bebas bea masuk. Perjanjian sudah terlanjur diteken dan kalau mengelak bisa kena penalti, barang kita tdk boleh masuk ke China.
Kalangan industri dalam negeri sangat cemas atas keputusan Pemerintah itu dan minta penundaan penandatanganan pelaksanaannya. Presiden SBY menilai permintaan penundaan itu adalah sikap nasionalisme sempit sebagian kalangan yang tidak siap bersaing ! Menurut KOMPAS 21/12/2008;Â dgn menilai seperti itu, Presiden sedang melupakan peran negara.
Hatta Rajasa (Menko Ekuin) kemarin mengatakan dengan gembira di SCTV: Jangan sampai Unfair Trade tidak terdeteksi. Sementara Ketum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Soetrisno dgn wajah muram prihatin mengatakan bahwa minimum 7.5 juta pekerja industri tekstil akan kena PHK massal, produsen penyuplai akan mati, lapangan kerja akan berkurang.
Kondisi industri manufaktur di negara kita ditandai dengan rendahnya daya saing karena: keterbatasan suplai energi, biaya tidak bersaing, sistem-aturan tenaga kerja yg tidak mendukung produktivitas, infrastruktur jalan dan pelabuhan masih buruk, prosedur pabean dan birokrasi yang menghambat arus barang, akses pendanaan dan bunga kredit usaha tdk bersaing, persaingan pasar karena keran impor sehingga jadi tidak fair.
Selama 5 tahun persiapan FTA tidak ada perbaikan berarti di sisi kebijakan pemerintah. Baru bikin pabrik, berbagai pungutan terjadi, birokrasi hingga 60 meja, perijinan sampai 6 bulan, masalah perburuhan yang terus terjadi, selain semua hambatan di atas. Pemodal dalam negeri 'malas' bikin pabrik baru, yang sudah ada juga 'malas' berekspansi. Sementara di China keadaan 180 derajat plus bantuan Pemerintah yang luarbiasa hingga rabat 17 persen, yang membuat produksi mereka tidak tertandingi murahnya. Sebelum FTA jalanpun, impor produk China sudah membanjiri negeri kita.
Dengan demikian, skenario yang akan terjadi adalah beramai-ramai para industriwan akan beralih menjadi pedagang impor barang2 China. Padahal untuk negara sebesar Indonesia, industri manufaktur mutlak perlu untuk ketahanan ekonomi. Bisa dibayangkan jutaan PHK massal cepat atau lambat akan terjadi.
Bantuan pemerintah diharapkan untuk menghambat banjirnya produk China yang saat ini sudah 50 persen di pasaran. Tetapi, bantuan model apa lagi kalau semua pihak petinggi di atas sangat gembira menyambut FTA. Entah mereka tidak mengerti, tidak sadar akibatnya, ataukah tidak peduli.
Hampir segala bidang manufaktur sudah terancam gulung tikar sejak 1 Januari 2010. Para pengambil keputusan di atas apabila sadar dan tahu diri akan kondisi bagaimana saat ini, dan bila berakal sehat, tentunya akan berpikir duabelas kali sebelum menandatangani itu. Tanpa resiko melanggar, akan lebih baik kalau kita membatalkan. Toh, saat inipun 50 persen barang China masuk, dan China saat ini banyak mengeksplorasi minyak di Indonesia dan mereka masih beli batubara dan barang tambang kita yang lain. Posisi kita masih kuat untuk tanpa FTA. Kenapa salah memutuskan?
Sungguh menyesakkan kebijakan-kebijakan tdk berakal sehat itu. Celakanya terjadinya berimpitan dengan berbagai kasus yang semuanya bermuara dari tidak jernihnya berpikir. Akan berada di manakah Anda berada wahai Bapak-Bapak Yth, ketika semua PHK itu terjadi? Pasti sedang bersantai-santai menikmati nikmatnya pensiun yang sudah dipersiapkan mulai sekarang. Berapa banyak keluarga para buruh pabrik yang saat inipun pasti belum menyadari bahaya ekonomi mengancam penghidupan mereka, sementara Bapak-Ibu Menteri sedang menikmati mobil baru 1.3M?
Ada baiknya para pengambil keputusan adalah orang-orang yang ngerti teknis bukan cuma orang-orang partai yang pandainya om-do. Ketua Partai dengan rangkap jabatan Menteri juga suatu ambiguitas yang tidak didasari akal sehat, malah berambisi mengejarnya. Banyak hal di luar akal sehat di negara kita. Apakah para bawahan Presiden sedang menipu atasannya....?
Baiknya di akhir tahun kita melihat: Mana Emas, Mana Loyang.
