Airlangga Hartarto Pastikan Sektor Pertanian Tetap Jadi Perhatian Utama Pemerintah

 Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, persoalan pangan dan pertanian adalah masalah strategis. Karena menyangkut hajat hidup seluruh penduduk, maka kebijakan yang diambil pemerintah selalu menempatkan sektor ini sebagai prioritas dan berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bukti dari posisi strategis yang dimiliki adalah sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Tercatat pada kuartal III tahun 2023 saja, sektor ini menyumbang pertumbuhan kepada ekonomi nasional sebesar  1,46% (yoy) yang itu berkontribusi sebesar 13,57 % ke PDB. Angka yang secara langsung turut menjadi pendukung bagi terciptanya ketahanan pangan nasional.

Untuk tahun 2024 ini saat musim tanam baru dimulai, sejumlah langkah telah diambil pemerintah agar daya tahan yang suda dimiliki bisa diperkuat melalui kebijakan peningkatan produktifitas. Tujuannya agar petani mendapat hasil maksimal. 

Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberian kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i-Pubers. 

Hal itu sebagai langkah dari pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi maupun harga yang terjangkau untuk pupuk nonsubsidi. "Apa yang jadi masalah bagi petani selalu jadi perhatian pemerintah. 

Jika tahun lalu ada fenomena el Nino, maka saat musim tanam sudah dimulai sekarang, pupuk harusnya tak lagi jadi persoalan", ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Saat berbicara di depan petani dalam acara Dialog Menko Perekonomian dan Gebyar Diskon Pupuk Bersama Petani Kabupaten Bekasi di Gudang Lini-III Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (4/2/2024), Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa pemerintah telah menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk.

Dijelaskannya juga bahwa untuk tahun 2024 ini jumlah petani yang mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tercatat sebanyak  14,3 juta petani dengan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 5,2 juta ton. 

Guna mengatasi adanya kekurangan jumlah pupuk bersubsidi, Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024 juga telah memberikan arahan untuk menambah anggaran sebanyak Rp14 triliun atau sebanyak 2,5 juta ton pupuk bersubsidi.

Untuk memastikan ketersediaan para petani, Airlangga juga meninjau langsung gudang pupuk guna memastikan ketersediaan barang dan berdialog dengan petani. 

Dalam dialog langsung tersebut, Menko Airlangga menanggapi beragam pertanyaan dan permintaan para petani mulai dari tata cara penebusan pupuk bersubsidi, beras impor, hingga program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup petani.