Banyak hal yang telah dihasilkan dari industri kelapa sawit nasional. Â Perannya yang secara global dan nasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa dilihat dari berbagai dimensi. Mulai dari kontribusi dalam penyediaan kesempatan dan lapangan kerja produktif, sebagai unsur penting dalam ketahanan pangan dan energi, maupun untuk ketersedian konsumsi sehari-hari, tak cuma di dalam negeri namun juga untuk banyak negara. Sementara pada aspek makro, perannya juga tak kalah signifikan karena turut menjadi penekan tingkat kemiskinan untuk petani desa atau petani kecil. Perannya akan semakin sentral dari sisi ketersediaan, karena dengan jumlah penduduk dunia yang akan mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050, maka dunia akan memerlukan tambahan 200 juta ton produksi minyak nabati pada tahun tersebut.
"Minyak sawit merupakan cara yang berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi permintaan minyak nabati yang terus meningkat. Kelapa sawit juga mendukung penyediaan bahan bakar transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Â Indonesia telah mengembangkan SAF yang dikenal dengan BioAvtur 2.4% atau J2.4," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan secara virtual dalam The 19th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2024 Price Outlook, Kamis (2/11/2023).
Menurut Airlangga, ketersediaan sawit tidak bisa dilepaskan dari produktifitas dan untuk hal demikian, pemerintah telah menetapkan kebijakan replanting atau penanaman ulang sejak tahun 2007 dan telah terlaksana pada lahan seluas 200.000 hektar. Jumlah hampir sama tepatnya 180.000 hektar juga sedang berlangsung tahun ini dimana anggaran yang disediakan tidak kurang dari  USD386 juta.
Namun demikian, tantangan  global terhadap minyak nabati yang telah masuk kategori industri strategis ini juga tidak berkurang. Hambatan dan beragam aturan diterapkan oleh banyak negara yang menjadi konsumen kelapa sawit Indonesia.  Langkah Uni Eropa yang menerapkan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan dan pertanian di seluruh dunia, akan memberikan dampak langsung pada komoditas ini. Tak cuma kelapa sawit sebagai komoditas utama, aturan demikian juga menyasar ke berbagai komoditas lain seperti  kopi, kakao, karet, kedelai, sapi, dan kayu.
Namun alih-alih melawan secara frontal karena dampak yang ditimbulkan diperkirakan akan lebih besar dan panjang, pemerintah lebih  mengambil kebijakan secara lebih moderat. "Di luar kekhawatiran yang ada, pemerintah bersedia dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati, dengan cara yang inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif. Sangat penting bagi Uni Eropa untuk mengakui dan sepenuhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara-negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Uni Eropa," tegas Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia antara lain dilakukan melalui The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), sebuah lembaga bentukan Indonesia dan Malaysia yang dimaksudkan sebagai jalan bagi terjalinnya komunikasi secara  intensif dengan komisi Uni Eropa mengatasi perbedaan tersebut. Hasilnya juga mulai kelihatan, yang ditandai dengan pembentukan tim kerja termasuk inklusivitas petani kecil, skema sertifikasi yang relevan, ketertelusuran, data ilmiah mengenai deforestasi dan degradasi hutan, serta perlindungan data privasi. Dari aspek hukum dan legalitas, pemerintah membuat inisiatif berupa  clearing house guna memastikan seluruh komoditas perkebunan yang akan diekspor dapat ditelusuri untuk menjamin pasar global bahwa produkproduk tersebut dihasilkan dari perkebunan yang berkelanjutan.
Dengan beragam strategi dan kebijakan tersebut, pengembamgan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia terus diupayakan melalui melalui Indonesia Sustainable Palm Oil Plantation Certification System (ISPO). Dengan Sertifikasi ISPO, diharapkan akan menjadi jaminan bagi hadirnya  praktik produksi  perusahaan dan petani kelapa sawit untu tetap patuh kepada prinsip dan kaidah keberlanjutan. Tak cuma ISPO, sertifikasi lain yang dilakukan secara sukarela seperti  Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga mendapat dukungan. Semua dengan tujuan besar yakni agar kelapa sawit tetap jadi kontributor bagi pemnulihan ekonomi, penguatan aspek sosial dan kemasyarakatan. Semua akan tercapai jika para stakeholder mau bekerjasama dalam menggapai tujuan  perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan berkelanjutan, serta penguatan industri minyak sawit dalam negeri.
