Mohon tunggu...
Opa Jappy
Opa Jappy Mohon Tunggu... Konsultan - Orang Rote yang Bertutur Melalui Tulisan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

http://jappy.8m.net

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menyerang Presiden Jokowi dengan Isu Komunis

23 Februari 2018   05:01 Diperbarui: 25 Februari 2018   21:48 673
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dokumentasi Pribadi

Joko Widodo

"Saya sudah berusaha sabar dengan mendiamkannya, tapi tudingan-tudingan terus bermunculan. Sekarang muncul lagi, tudingan komunis. Ini sudah penghinaan dan keterlaluan.

 Kalau ada relawan yang marah akibat tudingan tersebut, hal itu wajar saja, karena relawan Jokowi-JK jumlahnya jutaan atau puluhan juta, tidak mungkin semuanya bisa menahan sabar. Saya sudah berkali-kali mengingatkan relawan, agar jika ada perilaku tidak baik dari pihak lain, dibalas dengan kebaikan. Saya sudah berkali-kali mengingatkan hal ini kepada relawan,.

 Sebagian besar rakyat Indonesia sudah tahu siapa Jokowi, siapa keluarganya, di mana domisilinya.

 Bahwa tudingan komunis itu sama sekali tidak benar. Namun, ada media massa yang pemberitaannya tendensius dan turut memanas-manasi situasi, sehingga wajar kalau ada yang marah."

 Bandung, Kamis 3 Juli 2014 | Antara


Banyak orang menyebutkan bahwa tahun 2018/2019 merupakan 'Tahun Politik,' sekaligus bisa menjadi 'masa kritis dan krisis' berbangsa dan bernegara. Sebagai 'Tahun Politik,' wajar, karena terjadi lebih dari 100 wilayah melakukan Pemilihan Kepala Daerah; kemudian pada 2019 ada Pemilihan Presiden. 

Tahun 2018/2019 bisa juga sebagai 'masa kritis dan krisis' berbangsa dan bernegara, karena jika perbedaan dan persaingan politik (terutama pada masa Kampanye) saat Pilkada, Pemilu, Pilpres, tidak dikelola dan tertata dengan baik dan benar, maka akan melahirkan konflik horizontal, yang bisa berujung pada chaossosial yang melebar. [Note: Saya bersyukur karena Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara Polri dibawah komando Irjen Pol. Gatot Edi Pramono, dengan tujuan  mencegah kampanye berbau SARA seperti pada Pilkada DKI Jakarta lalu.]

Salah satu pemicu konflik horizontal tersebut adalah hoaks; atau orasi, narasi, foto eiditan, dan publikasi lainnya yang bersifat hoaks. Berkaitan dengan hoaks tersebut, di dalamnya ada ujar kebencian, fitnah, dan dan berbagai kebohongan dan pembohongan lainnya. Dan, semuanya itu dilakukan secara sengaja serta sistimatis, bahkan dengan penuh kesadara, karena termotivasi oleh masukan-masukan, yang terus-menerus, dari pihak lain dan diterima sebagai suatu kebenaran.  

Sasaran hoaks, yang bermuatan fitnah dan ujar kebencian tersebut, bisa tertuju kepada siapa saja, pada semua kalangan dan strata, termasuk kepada Presiden Joko Widodo. Secara khusus, serangan hoaks (termasuk ujar kebencian, fitnah, dan penistaan) terhadap Presiden Joko Widodo, sudah terjadi, sejak lama, jauh sebelum menjadi Presiden RI.

Berbagai berita bohong tentang Presiden Jokowi (dan keluarga), disusun dengan rapi serta dipublikasikan sebagai 'suatu kebenaran;' bahkan, ketika Jokowi masih Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Dan hal yang paling sering dipakai untuk menyerang Presiden Joko Widodo, adalah isu komunis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun