Jakarta Dijadikan Pusat Perlawanan terhadap Presiden Jokowi

Sekitaran Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat--Selasa, 16 Januari 2017, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan bahwa

"Di zaman era Pak Gubernur Sutiyoso, Pak Jokowi sampai Pak Ahok kebijakan itu diteruskan, ditata rapi. Tapi kenapa sekarang berbeda? Kenapa kebijakan yang sudah baik kok sekarang jadi semrawut?

Monas misalnya, itu ring satu Istana, kenapa dibuat begitu? Nanti ada lagi yang jualan di dalam. Berantakan lagi, mau bagaimana? Malu kita mau Asean Games, dilihat orang dari luar.

Jadi, saya meminta Gubernur DKI Jakarta

• menjalankan kebijakan yang sudah ada dan tidak hanya memutar-mutar kebijakan demi pencitraan. Persiapan (Pemilu) 2019 masih lama. Kebijakan yang sudah baik jangan dibuat menjadi tidak baik.
• mengkaji kembali sistem penataan Tanah Abang yang tengah diterapkan saat ini; sebab pengaturan Tanah Abang seharusnya tidak menabrak aturan mana pun seperti yang tengah terjadi saat ini. Tanah Abang itu akan dijadikan Presiden sebagai ikonnya Asia. Itu baik ditata. Enggak mudah lho Tanah Abang ditata, sudah baik dulu."

Seperti itulah, tanggapan Ketua DPRD DKI Jakarta terhadap sedikit dari sejumlah besar carut-marutnya 'Jakarta Kekinian' di bawah 'komando' Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekarang.  Bukan saja DPRD, warga Jakarta pun menanggapi miring; setiap hari akun-akun medsos, muncul keluhan, ketidakpuasan, bahkan posting yang berisi kritik sangat tajam terhadap kebijakan Pemda DKI Jakarta.

Lalu, sebetulnya apa yang terjadi di Jakarta? Tanya seorang teman di Papua kepada saya melalui pesan WA. Sama halnya dengan beberapa rekan di Kampus, dengan nada miring, pada intinya, mereka bertanya, "Jakarta mau dijadikan apa?" atau "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" Saya pun menjawab sekenanya atau asal jadi bahwa, "Jakarta mau dijadikan pusat perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo;" jawaban ini, justru menjadi perhatian banyak teman, dan mereka pun antusias

Betulkah Jakarta (akan) dijadikan "Pusat Perlawanan terhadap Presiden Jokowi?" Mungkim berlebihan, tapi ada indikasi ke sana; tanda-tandanya jelas, serta terus-menerus berproses menjadi besar serta merambah ke pelbagai lini.

Faktanya, jika menyimak pidato politik Gubernur, setelah menang (secara tidak sehat dan penuh intrik) dalam Pilkada, sudah menunjukkan nuansa  perlawanan serta perbedaan terhadap mereka yang tak mendukungnya. Juga, ketika memperhatikan foto-foto pelantikan Gub dan Wagub di Istana Presiden, tak nampak senyum gembira pada wajah sejumlah pejabat yang ada di sana.

Namun, bukan itu saja; menurut seorang teman, Jakarta akan menjadi pusat perlawanan terhadap Jokowi karena Gubernurnya masih dendam sebab dipecat dari jabatan Menteri; dan dengan dendam itu, ia masuk ke dalam lingkaran atau kelompok oposisi terhadap Presiden Jokowi. Dengan itu, Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur yang pertama, dalam sejarah RI, yang menempatkan diri sebagai 'Oposisi terhadap Presiden Republik Indonesia.' 

Pada sikon seperti itu lah (dendam politik, perlawanan, dan oposisi), maka mudah dimengerti bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta (yang baru beberapa bulan memimpin) memperlihatkan  hal-hal yang sesungguhnya di luar nalar beretika politik yang sehat dan normal.

Sekedar contoh, 'solusi cerdas' Gubernur DKI ketika melihat keadaan real di Jakarta, penyebabnya adalah pembangunan proyek-proyek pada masa gubernur sebelumnya. Banjir di Jakarta, karena gubernur sebelumnya tak manage aliran sungai dengan baik. Mengembalikan fungsi parkir swasta. Trotoar (boleh) untuk pemotor dan pedagang kaki lama.