JAWA TIMUR - Ada yang menarik dalam acara berbuka bersama Ketua DPD RI di bulan Ramadan ini dengan srikandi Senator terpilih Jawa Timur pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Â Senator terpilih itu mengaku salut dengan pribadi Ketua DPD RI yang menurutnya sangat humble, rendah hati dan mau mendengar.
Penilaian itu terungkap dari Dr. Lia Istifhama  Senator terpilih asal Jawa Timur. Lia yang merupakan Senator muda mengaku bersyukur diterima dengan baik oleh Ketua DPD RI. "Beliau (Abah LaNyalla) pribadinya hangat dan humble. Kita yang muda diterima dan didengar," kata Srikandi putri dari komandan Banser tersebut saat ditemui usai buka puasa bersama di Gedung Graha Kadin Jatim, Rabu (27/3/2024).
Senator yang karib disapa Ning, Lia itu mengaku kaget, lantaran undangan buka puasa bersama dikirim langsung oleh Ketua DPD RI. "Saya sendiri kaget, Beliau langsung chat saya secara pribadi. Kami bercakap, berkomunikasi dengan baik, di mana Beliau memberikan arahan dan bimbingan kepada kami sebagai Senator baru. Beliau rendah hati dan mau mendengar. Beliau merangkul seluruh kepentingan Nusantara. Pemimpin seperti ini yang kita butuhkan," kata Lia.
Sebagai seorang Senator perempuan baru di provinsi Jawa Timur, Â Lia mengaku semangat perjuangannya menyala begitu ia dirangkul oleh Ketua DPD RI. "Saya sebagai Senator dari Jawa Timur merasa Beliau perlu untuk terus didukung, untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Ini adalah silaturahmi dan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam membangun bangsa ini. Prioritas kami di Jatim adalah kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan," tutur Lia.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI menilai ada tiga persoalan fundamental atau pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh bangsa ini. Dan, Senator asal Jawa Timur itu menilai hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab DPD RI yang perlu untuk diperjuangkan.
"Ketiga persoalan itulah yang mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang masih dirasakan oleh masyarakat di daerah," terang LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, dari pemetaan tersebut, ada tiga persoalan fundamental yang penyelesaiannya juga butuh langkah yang juga fundamental. Pertama adalah keadilan fiskal dalam hubungan pusat dan daerah. Dimana APBN yang diterima daerah di kisaran 30 persen. Sementara Pusat mengelola 70 persen.
LaNyalla melanjutkan, sedangkan beban jumlah pegawai yang ditanggung pemda sebesar 78 persen sedangkan pusat hanya 22 persen. Ratio proporsi anggaran dengan beban urusan yang berbanding terbalik antara pusat dengan daerah pun disebut berimbas pada kapasitas pemda dalam memberikan layanan.
Penyelenggaraan kewajiban daerah menjadi lemah dan terbatas sehingga standar pelayanan minimal pemda rata-rata hanya mencapai 58% di provinsi dan 59% di kabupaten/kota. Sementara kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di daerah kepulauan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)" papar LaNyalla.
