Beberapa waktu terakhir, media massa di Lampung dipenuhi dengan “debat” terkait Pilgub Lampung. Debat tersebut semakin menarik ketika melibatkan para intelektual kampus sehingga publik melihat perdebatan ini adalah perdebatan ilmiah. Perang komentar, pembentukan opini terkait Pilgub menjadi santapan publik Lampung. Debat yang melibatkan kalangan intelektual kampus ini seakan hendak membuktikan ungkapan Perancis savoir est prévoir, et prévoir est pouvoir(siapa yang mengetahui akan bisa memprediksi dan siapa yang bisa memprediksi akan punya kuasa untuk mengontrol).
Orang-orang awam tentu akan “minder” mengikuti perdebatan yang dibungkus dengan teori, kutak-katik pasal dan segudang argumentasi ilmiah lainnya. Sebagai orang awam pertanyaan mendasar yang hendak disampaikan adalah untuk kepentingan siapa debat tersebut diabdikan?. Benarkah memperdebatkan jadwal Pilgub punya korelasi langsung terhadap nasib rakyat atau jangan-jangan muara dan hakikat perdebatan ini hanya akan menjawab pertanyaan, apakah rezim lama atau baru yang akan memimpin Lampung kedepan?
Secara normatif dan tentu sah ketika semua pihak akan menjawab bahwa perdebatan itu tentunya ditujukan untuk kepentingan Rakyat Lampung. Tapi bila kita memahami realitas sebagai realitas virtual dimana realitas tidaklah netral melainkan sarat dengan pengaruh dari berbagai faktor. Cara pandang semacam ini membuat kita tidak bisa serta merta menerima begitu saja apa yang tampak secara kasat mata. Sampai disini kebenaran akan sangat bergantung dari sudut pandang dan posisi berpijak masing-masing subjek.
Tulisan ini tidak akan masuk dalam substansi isu yang tengah diperdebatkan dan juga tidak hendak menjawab kapan sebaiknya Pilgub digelar. Tulisan ini hendak mengajak merefleksikan kembali peranan intelektual dalam melahirkan gagasan-gagasan yang bermakna bagi kehidupan masyarakat. Penulis memposisikan diri sebagai orang awam sekaligus murid dari para intelektual yang menjadi tempat penulis belajar dan menimba ilmu.
Quo Vadis Intelektual
Syahdan pasca era Renaissance , peran universitas semakin eksis seiring dengan tumbuhnya negara-negara nasional di Eropa Barat yang kala ituberlomba meningkatkan kekuatan finasial, industrialdan militernya.Implikasi dari persaingan tersebut,banyak universitas di ’’kooptasi’ dandihidupioleh penguasa negara dan para scholaria kian lama kian terkesan hanya siap bekerja untuk kepentingan negara dan terkadang bahkan untuk kepentingan para raja penguasa (Soetandyo : 2010).
Keseimbangan antara kebebasan akademik seorang intelektual ditengah keterlibatannya dalam arena politik memang menjadi persoalan klasik .Sebagai seorang intelektual tentu saja dilubuk hati terdalamnya ia ingin bebas berpikir dan berkarya sebagai seorang pencari kebenaran yang tak punya majikan dan juga tidak menjadi majikan.Namun, dilematisnya ketika seorang intelektual kebetulan menjadi bagian dari sistem kekuasaan ia juga dituntut untuk “melayani” apa yang diminta oleh para penguasa.Melayani dalam konteks ini adalah memberikan legitimasi atas apa yang menjadi pilihan maupun kehendak kekuasaan.
Kecenderungan sebagian kaum intelektual yang memasuki dunia politik tidaklah salah namun seringkali mereka melupakan jati dirinya sebagai intelektual yang senantiasa menggunakan rasio sebagai modal utamanya dalam berpikir dan bertindak. Perdebatan kaum intelektual dalam sebuah isu politik pada hakikatnyajuga akan menjadi ujian bagi para intelektual untuk menjaga keseimbangan antara etika profesi dan etika ilmiah.
Sosok intelektual adalah sosok yang sarat dengan kepentingan nilai dan norma yang diyakininya. Seorang intelektual, di dalamnya memiliki kadar pencarian kebenaran yang tinggi. Julien Benda menggambarkan cendekiawan atau intelektual sebagai semua orang yang kegiatan utamanya bukanlah mengejar tujuan-tujuan praktis, tapi orang yang mampu memahami, merenungi, dan memahami fakta sosial.
Sejatinya, intelelektual adalah orang yang berpijak pada kebenaran, walau sebenarnya kebenaran itu juga sarat dengan nilai-nilai atau perspektif. Tapi fungsi memberikan pencerahan, bukan memperuncing, merupakan ikhtiar kaum intelektual untuk memajukan masyarakat. Sebagai seorang intelektual bukankah kita boleh salah tapi kita tidak boleh berbohong.
Meminjam pandangan budayawan Ratna Sarumpaet bahwa keberadaan dan peranan kaum intelektual menjadi penting lantaran langkahnya punya dasar berpijak yang di dalamnya menyimpan gagasan untuk perbaikan mengahadapi masa depan. Maka, di mana pun di dunia ini, kaum intelektual kerap bertindak sebagai pioner, perintis, dan pemberi pencerahan atas kehidupan manusia. Universitas yang menurut riwayatnya berasal dari istilah Latin ‘universitas magistro-rum et scholarium’ yang berarti tempat berhimpunnya paramagistrorum dan scholarium –tentu sangat diharapkan sebagai tempat bertanya.
Ditengah carut marut politik dewasa ini, rakyat tentuberharap universitas dan para intelektual akan menjadi tempat bertanya, menjadi tempat lahirnya gagasan besar untuk memajukan peradaban. Publik merindukan lahirnya intelektual-intelektual terutama dari universitas yang mendedikasikan kepakarannya untuk membantu rakyat keluar dari berbagai kesulitan hidup yang menyelimutinnya.
Pramoedya Ananta Toer mengingatkan kita semua bahwaintelektualharuslah berlaku adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Pram menggaris bawahi soal integritas dan kejujuran, baik dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan sosial. Kita berharap dari perdebatan para inteletual akan lahir sebuah solusi yang bukan lagi berkutat pada wilayah “monopoli tafsir” dan “fragmentasi kepentingan” melainkan perdebatan yang dilandasi dengan integritas keilmuan untuk membawa Lampung kearah yang lebih baik.
