"Jangan sampai pemerintah daerah hanya jadi alat kekuasaan untuk menekan warga kecil. PKL itu bagian dari denyut ekonomi rakyat. Aspirasi mereka harusnya dilindungi, bukan dibungkam," tambahnya.
Hingga kini, Kepala Desa Tobat belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan perintah pencopotan spanduk tersebut. Sementara itu, para pedagang berencana mencari dukungan dari lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil agar suara mereka tetap tersampaikan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!