Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan subsidi BBM lebih tepat sasaran tidak selamanya diterima oleh semua pihak. Beberapa pihak justru tida mau memahami pertimbangan rasional pemerintah terkait subsidi BBM.
Seperti misalnya, peneliti AEPI Salamuddin Daeng ini. Ia menuduh pemerintahan Presiden Jokowi ini menganut paham ultra-neoliberalisme karena anti terhadap subsidi, salah satu buktinya dengan mencabut subsidi BBM.
Tentu saja kita bisa berdebat dengan pendapat Salamuddin Daeng tersebut. Karena pada faktanya, pemerintahan Presiden Jokowi tak pernah berencana mencabut subsidi bagi rakyat, terutama pada subsidi BBM. Subsisi tetap diberikan, namun diusahakan lebih tepat sasaran.
Sebelum Jokowi menjabat sebagai Presiden, tiap tahun kita selalu membakar uang negara hingga hampir Rp. 300 T untuk menyubsidi BBM. Parahnya, sekitar 70 persen subsidi tersebut justru dinikmati oleh mobil-mobil pribadi, artinya lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dibandingkan oleh mereka yang membutuhkan.
Untuk itu, pemerintahan Presiden Jokowi berusaha merasionalisasi ulang, sekaligus mengarahkan subsidi BBM itu agar lebih tepat sasaran. Skemanya bukan pencabutan subsidi melainkan pengalihan subsidi pada sektor yang lebih produktif, yakni pembangunan infrastruktur, layanan sosial dasar, kesehatan hingga pendidikan.
Dengan adanya pengalihan sebagian subsidi energi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hal itu juga turut meningkatkan laju perekonomian dengan efek yang lebih besar dibandingkan subsidi diberikan seluruhnya kepada BBM dan gas elpiji.
Dengan begotu, manfaat besar justru dinikmati rakyat secara luas. Keadilan sosial pun lebih terlihat wujudnya.
Dengan penjabaran fakta di atas, maka tidak tepat bila pemerintahan Presiden Jokowi disebut menerapkan paham ultra-neoliberalisme di Indonesia saat ini. Salamudin Daeng jangan hanya memandang pemangkasan subsidi BBM dan gas elpiji saja tetapi lihat juga apa yang sudah dikerjakan Pemerintah dari alokasi dana subsidi tersebut.
Kenyataan lain, dengan adanya pengalihan sebagian subsidi tersebut, Pemerintah bisa menerapkan BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan demi adanya pemerataan pembangunan dan mewujudkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, Salamuddin Daeng sebaiknya melakukan riset kembali. Sebagai peneliti dia harusnya tidak berbohong kepada rakyat atas fakta yang ada di lapangan. Karena haram hukumnya seorang peneliti berbohong atas nama data dan fakta.
Sebagai seorang Peneliti AEPI, Salamudin Daeng harusnya tidak berakal pendek dan bicara semaunya saja yang penting hasratnya untuk mengadu domba dengan berbagai rekayasa isu terlaksana. Dia seyoginya sadar atass tanggung jawab moralnya sebagai peneliti yang harus berbicara soal kebenaran. Apa yang dikatakannya soal subsidi dan tuduhan terkait ultra-neoliberal di atas merupakan bentuk pembohongan publik.
