Megawati Perintahkan Kepala Daerah dari PDIP Menunda Kehadiran Retreat di Akmil Magelang

Instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer Magelang menunjukkan langkah strategis partai dalam merespons situasi politik yang tengah berlangsung. Keputusan ini diambil setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku.

Surat edaran yang dikeluarkan Megawati berisi perintah agar kepala daerah dari PDIP menghentikan perjalanan ke Magelang dan tetap siaga terhadap arahan partai. Dokumen ini disebarkan secara elektronik oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli. 

Langkah ini menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga kendali penuh atas kader-kadernya dalam menghadapi tekanan politik eksternal.

PDIP memandang penahanan Hasto sebagai bagian dari kriminalisasi politik. Guntur Romli menuding KPK telah berubah menjadi alat politik yang digunakan untuk membalas dendam setelah pemecatan Presiden Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP. 

Baca juga: Membaca Motif di Balik Penahanan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku

Hal ini memperlihatkan adanya eskalasi konflik antara PDIP dan lembaga penegak hukum.

Argumen yang diajukan PDIP dalam membela Hasto mencakup tiga aspek utama: ia tidak berpotensi melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, menurut PDIP, tidak ada urgensi bagi KPK untuk menahan Hasto saat ini.

Selain itu, PDIP menyoroti praktik tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Dalam kasus suap Wahyu Setiawan, Rosa Mohammad Thamrin yang diduga memberi uang Rp500 juta tidak diproses lebih lanjut, sementara pihak yang memiliki keterkaitan dengan PDIP dikejar oleh KPK. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi lembaga antirasuah tersebut.

Tim hukum Hasto telah mengajukan praperadilan untuk menantang keabsahan proses hukum yang dilakukan KPK. Pengajuan ini dilakukan setelah upaya praperadilan sebelumnya tidak diterima oleh majelis hakim. Praperadilan menjadi langkah hukum untuk menguji apakah tindakan KPK sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca juga: Dialektika Antara Keadilan Retributif, dan Keadilan Restoratif

Dalam lanskap politik Indonesia, tudingan bahwa KPK digunakan sebagai alat politik bukanlah hal baru. Sebelumnya, berbagai partai politik pernah mengalami tekanan hukum menjelang pemilu atau dalam transisi kekuasaan. 

Baca juga: Jalan Mundur Demokrasi: Menimbang Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

KPK sebagai lembaga independen seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan penegakannya tidak bermuatan politik.

Keputusan Megawati menarik kepala daerah dari agenda pemerintahan nasional dapat memperburuk hubungan PDIP dengan pemerintah pusat.