Maju-mundur Reshuffle Kabinet Jokowi atau Prerogatif yang Terpasung?

Hak prerogratif presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Presiden pun pasti melihat fakta jika dua menterinya tertangkap KPK. 

Jikalau mengingat kata-kata yang pernah dilontarkan Jokowi jika pada masa kedua jabatannya ini, beliau tidak terbebani apa-apa. Sangat mudah rasanya jika hanya mengganti menteri yang benar-benar telah tersandung hukum.

Namun sampai dua pekan ini belum juga ada berita-berita resmi atau sekadar isu penggantian posisi dua menteri yang bermasalah itu. 

Seorang yang berlatar belakang Bendahara di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertitel Juliani Peter Batubara yang menjabat sebagai menteri Sosial. Seorang lagi Edy Prabowo berlatar belakang sebagai Wakil Ketua dari partai Gerindra dan sebelumnya adalah sebagai menteri Kelautan.

Dua figur yang berlatar belakang sangat berbeda pada masa kampanye, jikalau Yuliani sebagai pendukung Jokowi. Maka Edy Prabowo adalah pendukung Prabowo Subianto pada masa kampenya itu. 

Setelah para menteri dilantik dan Prabowo Subianto masuk dalam kabinet Jokowi maka dengan sendirinya persinggungan masa pencapresan itu tidak ada lagi karena sudah dalam satu koalisi. Ketika tidak ada lagi rivalitas maka kesepakatan untuk memajukan pemerintahan itu harus lebih cepat tercapai.

Namun tujuan itu sangat tidak mudah, ada saja nafsu untuk memperkaya diri, entah itu yang mulanya sebagai rival atau sebagai kawan ketika sudah ada kesempatan menganga untuk memperkaya diri dan kroni maka tidak diperdulikan lagi janji-janji pada negeri dengan disaksiskan kitab suci. 

Jika sudah begini masihkan dipikirkan lagi mengganti para menteri pecundang dengan orang yang sangat bersih dan masih mau berbakti untuk negeri tanpa adanya tendensi.

Reshuffle itu pasti akan terjadi namun sepertinya tidak semudah membayangkan membalikkan telapak tangan. Selalu ada saja alasan yang akan menyertai tiap keputusan Jokowi apalagi jika menyangkut kepentingan. 

Dalam arti kemauan para pendukung partai agar bisa mengambil peran besar dan nyata dalam pemerintahan. Apalagi nanti setelah tahun 2024 Jokowi tidak lagi sebagai presiden. 

Maka mumpung masih ada kesempatan mengapa tidak digunakan sebagai ancang-ancang agar pada masa Pemilu tahun itu partai yang sekarang menjadi kepercayaan Presiden bisa langsung take off.