Pengesahan RAPBN 2023

APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) merupakan alat yang digunakan pemerintahan untuk melakukan pembangunan yang bertujuan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya. Yang tentunya dalam masa penyusunannya terdapat asas-asas yang harus dipegang, tujuan serta fungsi dari APBN, serta tahapan yang harus dilewati dari penyusunan hingga pengesahan. 

Dalam pembentukkannya sendiri APBN ini diusukan dan dibahas oleh pemerintah sehingga terbentuklah RAPBN ( Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ), yang selanjutnya diajukan kepada DPR untuk ditinjau kembali, dalam tahap peninjauan RAPBN dievaluasi dan di-sah-kan menjadi APBN oleh DPR . Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan terdapat dua tahapan dalam penyusunan APBN, yaitu tahap pembicaraan dan tahap penyampaian.

Berdasarkan press release yang di unggah dalam situs milik KEMENKEU ( kementerian keuangan ) pada kamis ( 29/09 ) dijelaskan bahwa pemerintah dan DPR RI telah melaksanakan Rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU mengenai APBN tahun anggaran 2023. 

Pihak pemerintah serta anggota dewan pun diketahui memiliki kesamaan pemahaman mengenai APBN tahun anggaran 2023 diharuskan menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak yang dihadapi, sehingga rakyat dapat terlindungi dan pemulihan dapat terus berjalan. Dengan susunan APBN yang efektif serta mumpuni, sehingga dapat mengimbangi setiap langkah serta strategi pemerintah. 

Seperti pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, yang tentunya mempengaruhi berbagai bidang seperti kesehatan, kebijakan vaksin, bantuan sosial dan stimulus kepada masyarakat yang terdampak, telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang diakui mampu menangani dampak pandemi Covid-19 (puspasari, 2022).

"Kita menyadari bersama DPR bahwa kita harus tetap waspada. Oleh karena itu, di dalam menetapkan target pendapatan negara yang mencapai Rp2.463 triliun ini sedikit lebih naik dari yang diusulkan awal, namun di situ kita sudah meletakkan kehati-hatian. Yaitu, apabila ekonomi dunia mengalami perlemahan dan kemungkinan terjadinya koreksi terhadap harga-harga komoditas," (puspasari, 2022).

Hal ini tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan II tahun 2022 yang terlihat  tumbuh kuat pada angka 5,44%, dengan inflasi yang masih dibawah kendali. 

Di sisi lain pada tahun 2022 tidak hanya Covid-19 yang menjadi masalah, ada pula ketegangan geopolitik antarnegara yang mengakibatkan perang dan disrupsi yang menyebabkan beberapa harga bahan pokok meningkat. Yang mana membuat indikator ekonomi penyusunan RAPBN juga ikut mempengaruhi proses perancangan RAPBN tahun anggaran 2023. APBN tahun anggaran 2023 ini juga diharapkan mampu  menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga perekonomian nasional.

Mengambil perbandingan dari APBN tahun anggaran 2022 yang memiliki posisi surplus dengan kondisi negara yang masih berhadapan dengan pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan susunan APBN tahun anggaran 2023 juga sama-sama memiliki posisi surplus serta selaras dengan pembangunan infrastruktur dan pambangunan ekonomi secara signifikan.  Sehingga tidak ada ketimpangan sosial-ekonomi.