Perumpamaan dari sebuah perubahan yang diharapkan oleh mereka yang akan memberikan dukungannya ke capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat diibaratkan dengan pararelnya demands keinginan rakyat untuk mendapatkan kebahagiaan dengan demands rakyat untuk mendapatkan kebahagiaan dengan merata, Griffin menyebutnya dengan istilah maximands. Dua hal inilah yang tampak di permukaan manakala ada simpatisan Jokowi rela jauh-jauh mengayuh becak dari titik nol km Yogyakarta menuju Jakarta sembari mengumpulkan dana kampanye dan suara masyarakat di sepanjang perjalanan. Jokowi pun sempat berujar bahwa apa yang dilakukan kedua pebecak itulah yang akan dipikul sebagai tagihan batin dan pikiran dalam membuat dan mengaplikasikan kebijakan pemerintahannya kelak.
"Mereka ingin mendapatkan harapan yang lebih baik ke depannya" imbuh Jokowi. "Buat saya adalah beban yang sangat berat , masuk ke sini (pikiran) kemudian masuk ke sini (batin)" ungkapnya dalam acara yang digagas oleh Netizen. Suara rakyat yang dimikian inilah yang menjadi daftar objektif yang tidak hanya bisa diperdebatkan namun lebih dari itu ia harus dimengerti sebagai bahasa moralitas sehari-hari dalam koridor berpolitik yang Jokowi anut. Prinsip kritisnya rakyat yang dievaluasi oleh sebuah evaluasi politik dari sang pemimpin. Hal tersebut muncul dan selalu mengarah ke pundak Jokowi oleh karena ia selalu melakukan kebiasaan yang terbukti berharga telah memberikan hasil kerja nyata bagi kemaslahatan lingkungan yang dipimpinnya. Rakyat selalu membentuk harapan-harapan atas keberadaan Jokowi. Ia adalah agen perubahan yang selalu memaksimalkan aturan konstitusi negara yang mencamtumkan kalimat .... mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan untuk kebahagiaan rakyat. Maximands daftar objektif kebahagiaan rakyat dan pemerataannya adalah harga mati bagi pemerintahan Jokowi kelak.
Pertama, sudah tentu pengaruh politik dan distribusinya adalah total dibutuhkan. Jokowi sadar bahwa yang dibutuhkan adalah pengaruh revolusi mental agar apa yang akan didistribusikan sebagai jembatan kemakmuran rakyat akan lebih mudah tercapai dan terkontrol selalu. Pembentukan karakter manusia Indonesia yang unggul dan bermoral Pancasila akan membawa pengaruh bagi pendistribusian nilai-nilai ideologi Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Social codes , aturan - aturan perilaku ber Pancasila lah yang akan mengontrol dan menjaga segala penyelewengan dalam mengaplikasikan segala kebijakan pemerintahan Jokowi nanti. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya, peletakan batu pertama dari social codes untuk perubahan mental itu adalah dengan membuat sistem equal treatment seperti sistem e budgeting, e procurement, e taxing, e recruitment dan sejenisnya. Dari sini pengaruh kekuasaan positif Jokowi minimal akan memudahkan distribusi kebahagiaan yang tidak tercederai oleh perilaku koruptif pelaksana kebijakannya.
Kedua, Rawls bertesis bahwa kepentingan yang melanggar keadilan niscaya tidak mengandung nilai moral dan selalu akan mendistorsi klaim akan keadilan itu. Pemerataan akan keadilan yang bermaslahatan umum akan tidak pernah tercapai jika kebijakan politik yang sedang dirembug adalah hanya patgulipat antara elit dengan kepentingan sekelompok tertentu saja karena tidak mengikut sertakan nilai-nilai moral dari kebanyakan rakyat. Pemaksimalan kemanfaatan sumber daya politik akan tereduksi berlahan. Maka dari awal masa kampanye presiden, Jokowi telah mengunci di depan kebijakan untuk pemerataan kesejahteraan di bidang pendidikan dan kesehatan dengan kedua kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. Dengan demikian minimal sebelum Jokowi nanti menjadi RI 1, minimal daftar kebijakan objektif yang sudah pasti akan membuat semua warga bangsa ini bahagaia merata adalah di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketiga, "Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan kami berusaha melaksanakannya" .... begitu awal pembukaan pidato debat capres Joko Widodo pada 9 Juni 2014. Saya menyebutnya demokrasi sebagai alat kebahagiaan preferensi rakyat. Jokowi sadar betul bahwa dengan blusukannya ke kantung-kantung di mana rakyat berinteraksi di segala bidang kehidupan, secara tidak langsung ia mensurvei preferensi rakyat dan ternyata semua preferensi itu sangat klop dengan pelaksanaan konstitusi republik ini. Mengapa? Blusukan Jokowi adalah survei preferensi berpengetahuan karena preferensi yang ia kumpulkan adalah preferensi yang didasarkan pada informasi yang lengkap dan pertimbangan yang benar. Bisa dibayangkan jika Jokowi menjadi presiden maka ia akan selalu turun untuk menjemput preferensi rakyat, tanpa harus menunggu lima tahunan pada masa-masa kampanye saja, saya yakin pemerataan kebahagiaan sebagai yang diamanatkan dalam konstitusi akan tercapai. Seyogyanya para pemimpin di era Jokowi nanti menyadari bahwa revolusi mental untuk elit adalah pengabdian untuk kemanfaatan kebahagiaan rakyat yang pada prinsipnya dapat diukur dengan alat konstitusi Pancasila dan UUD 45 beserta Preambulnya.
Keempat, pemerintahan yang bersih bukanlah pemerintahan non-sequitur , berkesimpulan yang melompat-lompat, ia adalah suatu sistem yang sequitur atau tersusun rapi dalam penyusunan nilai-nilai program pembangunannya. Peletakan nilai ideologi atau prinsip Pancasila pasti akan dimasukkan Jokowi dalam kebijakan lima tahunannya. Sequitur dari pembangunan manusia yang akan memiliki daya saing untuk produktivas kemudian pembangunan ekonomi yang disertai dengan pemerataan dengan segala subordinatnya termasuk pembangunan yang dimulai dari desa dan infrastruktur. Mengapa harus sequitur ? Jokowi berusaha untuk membuat ranking prioritas nilai dari sistem kebijakan pemerintahannya sehingga akan terbentuk kerangka dasar dari susunan nilai yang dapat meningkatkan tindakan akan pemaksimalan nilai-nilai program pembangunannya, dari situ ia juga akan bisa merangking sejumlah kecil hal yang kurang baik sehingga masyarakat juga dapat membuat penilaian akan baik atau buruknya apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi kelak.
Kelima, the experience machine atau mesin pengalaman Jokowi yang telah menjadi etiquette atau self-convention (etiket-kebiasaan pribadi) telah menciptakan morality self-correction akan konsekuensialisme tindakan dan kebijaksanaan dari seorang Jokowi. Dengan mesin pengalaman itulah ia selalu dapat mempersoalkan dalam ranah pribadinya sebagai presiden akan sesuatu nilai aktual yang sungguh-sungguh mengandung kebaikan yang dapat dikenali atau tidak sebagai motivator untuk bertindak. Tindakan yang selalu dimotivasi oleh keprihatinan demi kesejahteraan rakyatnya. Basic Structure masyarakat telah menjadi sebuah tesis moral komprehensif akan sebuah moralitas berpolitik dengan basis konstitusi karena sejatinya kesejahateraan sosial yang adil dan merata adalah kemaslahatan bangsa yang menjadi keprihatinan moralitas maka kebijakan yang terbaik secara moral adalah kebijakan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan anak bangsa berserta dengan bobot pemerataannya.
Salam nasional, MERDEKA!!!
Link :
http://www.youtube.com/watch?v=ozXgAbxufPU
