Putra
Putra

Penulis lepas yang tertarik dengan isu-isu seputar politik, keamanan, dan luar negeri

Selanjutnya

Tutup

Keamanan Artikel Utama

Mengapa Serangan di Sinagoga Pittsburgh Bukan Aksi Terorisme?

28 Oktober 2018   15:56 Diperbarui: 29 Oktober 2018   14:41 2104 5 3
Mengapa Serangan di Sinagoga Pittsburgh Bukan Aksi Terorisme?
Synagouge Squirrel Hills, Pittsburgh, AS dimana terjadi aski pembunuhan bersenjata oleh pendukung sayap kanan AS yang membunuh 11 orang pada hari Sabbath (27/10). [Foto: WBNS-10TV]

Serangan pria bersenjata di Sinagoga (tempat ibadah umat Yahudi) di Squirrel Hill, Pittsburgh, Amerika Serikat terjadi ketika sedang dilaksanakan upacara pemberian nama kepada bayi ketika hari Sabbath (27/10). 

Korban tewas berjumlah 11 orang dan pelaku merupakan Robert Bowers, 46 tahun, orang kulit putih yang sesaat sebelum mengeluarkan tembakan berteriak "Semua Yahudi harus mati". Ia didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan menghadapi 29 tuduhan kejahatan, termasuk pembunuhan menggunakan senjata api.

Presiden AS, Donald Trump mengatakan hal memilukan ini sangat buruk dan memalukan karena terjadi berulang kali. Benjamin Netanyahu, Presiden Israel mengecam aksi tersebut dan merasa sakit hati karenanya. 

Hal yang sama juga disampaikan Kanselor Jerman, Angela Markel di mana Ia mengatakan "Semua orang harus bersatu melawan anti Semitisme di mana pun".

Menurut investigasi awal, pelaku terindikasi merupakan nasionalis kulit putih (white nationalist -- ekstrimis sayap kanan). Hal tersebut terlihat dari aktivitasnya di Gab (media sosial yang popular dikalangan nasionalis kulit putih) yang beberapa kali memposting umpatan anti Semitisme. 

Sekitar seminggu sebelumnya, Cesar Sayoc, 56 tahun, juga ditangkap karena mengirim paket berisi bom ke CNN (media yang Trump sebut sering memberitakan berita bohong), Politikus Partai Demokrat (termasuk Obama serta Hillary dan Bill Clinton), dan beberapa tokoh lain dipandang sebagai musuh politik Trump. Sayoc juga terindikasi kuat sebagai ekstrimis sayap kanan.

Lalu mengapa hukum di AS tidak mengkatagorikan kejahatan mereka sebagai aksi terorisme?

Pada umumnya, sebuah kelompok memberi label teroris kepada kelompok lain yang dianggap bertentangan, dan menghindari menggunakannya kepada kelompok yang sepihak atau menjunjung nilai yang sama. Misalnya Israel, yang melabeli aksi penyerangan orang Palestina terhadap warganya sebagai aksi terorisme. Sama halnya dengan pengkritik Israel yang melabeli negara tersebut dengan sebutan "negara teroris".

Definisi terorisme masih sangat abstrak, namun Bruce Hoffman (ahli terorisme) mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan bermotif politik oleh sebuah kelompok di dalam negara dalam rangka menciptakan dampak psikologis yang luas. 

Pemerintah AS juga mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan dan kekerasan terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah,  masyarakat sipil, atau segmen lain dalam rangka mencapai tujuan politik dan sosial.

Benang merah dari definisi-definisi tersebut yakni terorisme merupakan kekerasan bermotif politik untuk menciptakan dampak (ketakutan/psikologis) yang luas di masyarakat. Sehingga, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS, Ku Klux Klan, atau ekstrimis sayap kanan, semuanya (seharusnya) dapat dikategorikan sebagai aksi terorisme karena memiliki motif politik. Namun nyatanya tidak demikian.

Setelah serangan 9/11, AS sangat fokus terhadap pencegahan aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam dan memberi perhatian yang sangat sedikit terhadap aksi kekerasan oleh ekstrimis sayap kanan. Hal tersebut tidak sepadan. Pasca 9/11, kelompok Islam telah membunuh 104 orang di AS sedangkan ekstrimis sayap kanan membunuh 97 orang (termasuk aksi terbaru).

Sebagai dampaknya, terdapat mispersepsi tentang terorisme dikalangan masyarakat AS. Hukum di AS pun terlihat kebingungan ketika mengadili aksi terorisme yang dilakukan bukan oleh kelompok teroris Islam. Bahkan, AS belum memiliki daftar kelompok teroris domestik, sangat kontras dengan daftar kelompok teroris asing. 

Tanpa daftar tersebut, kelompok ekstrimis domestik dapat dengan mudah menggalang dana, merekrut anggota, dan beroperasi. Sosial media misalnya, mereka dapat men-take down konten yang berhubungan dengan ISIS namun tidak memiliki dasar untuk menghapus konten supremasi kulit pulit (white supremacist).

Setidaknya ada 3 hal alasan mengapa pemerintah AS tidak memasukan kelompok ekstrimis sayap kanan ke dalam katagori kelompok teroris.

Pertama hal tersebut berarti perlu adanya sumber daya (personil dan materil) lebih untuk men-track teroris domestik. Saat ini FBI memiliki sumber daya yang sedikit untuk menginvestigasi ekstrimisme sayap kanan. Pemerintahan Trump mengucilkan ancaman tersebut dan memotong anggaran bagi program yang bertujuan mengatasi ekstrimisme sayap kanan.

Kedua, label terroris mengharuskan pemerintah bereaksi lebih cepat dalam menindaklanjuti informasi terkait kemungkinan aksi kekerasan yang dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan atau ekstrimis lain. Jika terduga teroris mengumpulkan material bom dan membeli senjata, maka polisi harus cepat menangkapnya. Seperti yang selama ini dilakukan terhadap terduga teroris dari kelompok Islam.

Ketiga, memberi label teroris terhadap kelompok ekstrimis sayap kanan berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di AS. Misalnya, pendukung sayap kanan di AS menggaungkan teori konspirasi terhadap pengiriman paket bom yang dilakukan oleh Cesar Sayoc. 

Mereka menolak penggunaan kekerasan namun bersimpati terhadap motif politik pelaku. Kondisi ini mirip seperti aksi terrorism yang dilakukan oleh kelompok seperti ISIS, di mana beberapa orang Islam simpati terhadap ISIS namun menolak penggunaan kekerasan. 

Memberi label teroris pada kelompok ekstrim sayap kanan berpotensi mengeneralisir pendukung sayap kanan AS sebagai teroris, seperti persepsi yang selama ini terbangun dalam benak sebagian masyarakat AS terhadap Islam.