Upaya Penyelesaian Indonesia dengan Malaysia Terhadap Konflik Blok Ambalat
Perairan Ambalat yang Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik. Hal itu disebabkan karena konsekuensi dari letak geografis Indonesia sendiri yang berada pada persilangan jalur internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain. Ambalat adalah blok dasar laut/landas kontinen dengan luas 15.235 km persegi dan terletak 80 mil dari lepas pantai Kalimantan Timur, di kedalaman 2,5 km perairan Laut Sulawesi. Blok Ambalat terletak dalam ZEE Indonesia, di mana terdapat hak berdaulat (sovereign rights) Indonesia untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Menurut The United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Zona Maritim terbagi atas beberapa zona dengan pengaturan dan hak yang berbeda.Zona Teritorial atau Laut Wilayah adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal (baseline).
Dinamika Konflik Blok Ambalat yang terjadi adalah Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia mengenai konflik Blok Ambalat tentu mengalami berbagai gejolak dan dinamika dalam kronologi konfliknya beserta seluruh ketegangan yang tercipta antara kedua negara. Ketegangan tersebut terjadi akibat arogansi dan tindak provokasi Malaysia di Perairan Ambalat yang sebenarnya diakui dunia Internasional sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Namun karena merasa ada potensi maka berdasarkan peta sepihaknya yang dibuat tahun 1979, Malaysia meningkatkan kehadiran kekuatan militernya untuk hadir dan berpatroli di wilayah Perairan Ambalat. Akibat hal itu, maka tidak jarang terjadi aksi ketegangan antara TNI AL dan TLDM di Perairan Ambalat. Beberapa dinamika penting dalam konflik ini diantaranya mengenai Lepasnya Sipadan – Ligitan, Peta 1979 Malaysia dan Klaim Uniteral Ambalat, Kesiapan Malaysia di Blok Ambalat, Peningkatan Eskalasi Konflik,Pengusiran Kapal Police Marine dan TLDM oleh Kopaska, Ketegangan KRI Untung Surapati-872 Mengusir Kapal Perang Malaysia hingga Pelanggaran Wilayah NKRI oleh TLDM.
Pengakuan Kedaulatan Indonesia Terhadap Ambalat sejauh ini, dapat dilihat bahwa Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan (Archipelagic State) hingga diakui secara internasional. Sehingga dapat menerapkan ketentuanketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal nusantara Indonesia atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Letak Blok Ambalat masih dalam jarak 200 mil dari garis dasar kepulauan nusantara di pantai Kalimantan Timur. Fakta tersebut yang menguatkan bahwa Blok Ambalat memang masih dalam jangkauan wilayah Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaannya.
Klaim Malaysia terhadap Ambalat berdasarkan undang-undang Essensial Powers Ordonance yang di sahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas territorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Contiguous Zone. Berdasarkan undang-undang tersebut selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Selanjutnya Pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia. Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya.
Upaya penyelesaian konflik Ambalat seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, Ambalat hanya terkait dengan dasar laut (landas kontinen) saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis yang dibicarakan dalam seksi ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE. Jika Malaysia dan Indonesia memilih menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan menentukan batas kewenangan untuk eksploitasi minyak/gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya. Opsi seperti ini sangat menguntungkan ditinjau dari segi kepraktisan pengelolaan sumberdaya alam dan telah diadopsi di banyak kasus yang melibatkan delimitasi multi zona. Dalam melakukan upaya penyelesaian konflik, Indonesia dan Malaysia juga mengeluarkan kebijakan – kebijakan demi mencapai kepentingan nasionalnya masing – masing. Berbagai kebijakan ini tentu didasari dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait dengan situasi dan kondisi.
Kesimpulan dari artikel ini adalah Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Bukan menjadi sesuatu yang mengejutkan adanya konflik mengenai konflik Ambala antara Indonesia dengan Malaysia. Kepentingan Indonesia dalam konflik ini adalah untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dengan mempertahankan wilayah Ambalat. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki kepentingan yaitu dengan klaim bahwa wilayah Ambalat adalah milik negaranya. Konflik ini tentu didasari banyak hal dan juga faktor.
Berdasarkan sejarah yang pernah terjadi, dari konflik mengenai Sipadan dan Ligitan sendiri, pemerintah Indonesia diharapkan dapat benar – benar mengambil kebijakan dan langkah yang tepat dalam mempertahankan kedaulatan negara kali ini agar tidak kalah untuk yang kedua kalinya. Konflik Ambalat ini tentu membuat pusing kedua negara dengan segala dinamikanya. Indonesia dengan Malaysia sendiri sudah sangat sering berada didalam situasi – situasi menegangkan seperti ini tidak hanya dalam masalah perbatasan perairan. Kedua negara dengan berbagai argumennya yakin bahwa merekalah yang berhak untuk wilayah Ambalat sendiri. Sejauh ini, belum ada dampak yang merugikan seperti perang dalam konflik ini. Berbagai upaya penyelesaian juga terus dilakukan oleh kedua negara sembari tetap menjaga kesejahteraan dan keamanan wilayah negaranya masing – masing.
