Jakarta - Thio Fenny sebelum kekisruhan yang terjadi di Apartemen Taman Semanan Indah (TSI) dikatakan Hizbullah, Dia (Thio Fenny/red) sebagai ketua P3SRS ditahun sebelumnya. Memasuki periode berikutnya tahun 2019 hingga 2022 penghuni Apartemen enggan mencalonkan diri sebagai ketua P3SRS.
"Thio Fenny pun berinisiatif untuk melanjutkan sebagai ketua P3SRS periode 2019-2022 berdasarkan surat keterangan domisili yang diterbitkan Kelurahan setempat," ucap Hizbullah, Jum'at, (20/02/2020) di kantor Dinas Perumahan Jalan Taman Jatibaru Tanah Abang.
Hal ini disampaikan pejabat yang sudah habis masa jabatannya (pensiun/red) lalu diperbantukan di Dinas Perumahan katanya saat ditemui pada hari Jum'at, 20 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di lantai 7 kantor Dinas Perumahan Jalan Taman Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Thio Fenny sebelumnya juga Ketua P3SRS di periode tahun yang lalu, memasuki tahun 2019-2022 para warga atau penghuni Apertemen TSI enggan mencalonkan diri untuk maju sebagai Ketua P3SRS," ungkapnya Hizbullah.
Melihat keadaan management yang amburadul dan berantakan, Thio Fenny akhirnya berinisiatif maju mencalonkan diri sebagai Ketua P3SRS periode 2019-2022 dikatakannya ingin memperbaiki sistem managemen yang ada di Apertemen Taman Semanan Indah (TSI) Jakarta Barat.
Untuk diketahui, hal yang meresahkan penghuni Apartemen TSI adalah transaparansi pengelolaan uang iuran dan simpanan penghuni yang per bulannya mencapai 300 jutaan setelah dikelola selama satu tahun sejak pengangkatan per 1 Maret 2019 tidak adanya laporan penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan.
Hingga terakhir muncul surat pengunduran dari Thio Fenny per tanggal 2 Februari 2020 yang isinya hanya lepas tangan dari pertanggungjawaban pengelolaan uang iuran dan simpanan penghuni dan melepas tanggung jawab kepada managment building dan karyawan yang di tunjuknya untuk melanjutkan pengelolaan sampai masa akhir jabatan tahun 2022 nanti.
Dengan kejadian yang berlarut-larut penghuni yang merasa resah telah melaporkan hal ini kepada Dinas Perumahan Provinis DKI Jakarta. Dalam laporan nomor 006/Keluar/RW. 011 TSI/II/2020 tersebut diharapkan Suku Dinas dan Dinas Perumahan DKi Jakarta untuk menangani polemik di aparteman ini. Karena seyoganya pelaksana kebijakan dan peraturan pemerintah tentang Rumah Susun telah diatur dalam PP No. 4 Tahun 1988 dibawah wewenang pemda DKI. Dan sudah seharusnya Dinas Perumahan dibawah Pemda DKI untuk menindak pengelola yang tidak bertanggung jawab.
"Kami sebagai warga mempertanyakan uang iuran dan simpanan yang selama ini dikelola oleh P3SRS kita minta pertanggungjawabannya, ini kita pertanyakan dikarenakan selama ini kita belum pernah lihat laporan pemakaian uang yang selama ini dikelola," ungkap EN.
Pernyataan dan somasi yang ditujukan kepada Sdri Thio Fenny untuk mempertanggungjawabkan laporan selama satu tahun, itu pun dibantah oleh pihak Dinas Perumahan yang diwakilkan pada saat itu Hizbullah. Dan mengatakan bahwa pihak dari RT yang memungut iuran sebesar Rp. 25 ribu rupiah dan pada akhirnya disepakati membayar menjadi rp.20 ribu rupiah.
"Justru aneh, kenapa seorang ketua RT memungut iuran sebesar Rp. 25 ribu rupiah dan pada akhirnya disepakati membayar Rp. 20 ribu rupiah," kata Hizbullah.
