Minggu siang (4/9/2016) tanah air kembali di kejutkan dengan di tangkap tanganya 5 orang tersangka korupsi terkait dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan setempat oleh KPK dibantu POLDA Sumsel, yang salah satunya bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian di rumah dinas Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan.
Yan Anton menambah panjang deretan pejabat Sumatera Selatan yang di tangkap akibat kasus pidana, masih hangat di ingatan kita beberapa waktu yang lalu bupati termuda di Indonesia yang merupakan bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Nofiadi belum genap sebulan menjabat telah dicokok BNN dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.(antaranews.com)
Beberapa bulan yang lalu bupati Empat Lawang beserta istrinya, Budi Antoni Aljufri dan Suzana Budi Antoni di tangkap KPK dengan kasus suap dan pernyataan tidak benar kepada tim penyidik, senasib denganya bupati Musi Banyuasin (MUBA) beserta istrinya juga harus merasakan dinginya sel tahanan setelah di tangkap KPK dengan kasus serupa tapi tak sama (red:suap), tapi ternyata kasus-kasus pidana tidak hanya menjerat kepala daerah di kabupaten namun juga terjadi di ibukota provinsi yakni di kota Palembang. Romi Herton selaku walikota Palembang saat itu harus meletakan jabatanya karena terjerat kasus suap kepada ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Pada skala yang lebih besar dari Romi, beberapa tahun silam Syahrial Oesman yang pernah menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan juga terjerat kasus korupsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api
Kasus-kasus tersebut telah mengikis kepercayaan masyarakat Sumsel terhadap para pemimpinya , setelah sekian banyaknya kasus pidana yang menjerat pejabat di Sumatera Selatan memunculkan sebuah pertanyaan, akankah lahir pemimpin berkualitas untuk Sumatera Selatan?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pernah mengatakan pada suatu kesempatan, pejabat daerah harus pandai mencermati cikal bakal area rawan korupsi , narkoba serta radikalisme “Penting sekali memerangi tiga tadi. Masalah radikalisme, narkoba dan korupsi akan merajalela kalau kita berdiam diri. Jangan bersikap netral saat Negara dalam keadaan kritis,” tutur Tjahjo Kumolo Rabu (13/4/2016) di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat.(Beritasatu.com)
Lalu bagaimana pesan politik dari mendagri tersebut bisa diwujudkan oleh kepala daerah bilamana kepala daerah itu sendiri terlibat kasus pidana, sederhananya komunikasi politik adalah komunikasi yang terjadi antara yang memerintah dan diperintah, Tjahjo Kumolo menyampaikan hal tersebut dengan harapan memberi efek behavioural kepada kepala daerah agar tewujudnya Indonesia yang lebih baik lagi terutama dalam pembangunan daerah.
Seharusnya seorang pemimpin daerah mestilah mempunyai kesadaran penuh akan hal tersebut, jangan seolah merasa tak bersalah akan kesalahan yang di buat, jangan tersenyum pulas memakan uang rakyat, jangan nyengir di atas kesalahan, sadar dan berlandasan dengan hal kebaikan akan menggiring kearah yang baik pula.
Nama : Nopin kurniawansyah
Nim : 07031181520045
Kelas : Ilmu Komunikasi A
Kampus : Universitas Sriwijaya, Indralaya
Pembimbing : Nur Aslamiah Supli, BIAM.,M.Sc
