RI Nekat Ancam Boikot Produk Uni Eropa Demi Sawit

Indonesia menegaskan akan mengambil langkah-langkah keras dalam merespons diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap komoditas sawit dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk memboikot produk-produk Uni Eropa (EU) di Tanah Air.

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan. "Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegasnya di depan puluhan perwakilan perusahaan Eropa dalam media briefing bertajuk "Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit" di Jakarta, Rabu (20/3).

Meski demikian, ia menyebutkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Atas hal tersebut, bisa saja Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan. Total nilai investasi pembelian diperkirakan lebih dari US$ 40 miliar dan dapat menciptakan 250 juta lapangan kerja di AS dan Uni Eropa.

Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Uni Eropa serta sedang mempertimbangkan pembelian rangkaian kereta dari Polandia.

Eropa disebutkannya bisa kehilangan pasar cukup besar apabila sampai Indonesia memboikot perdagangan dengan Eropa. "Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," terangnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, selain akan menggugat kebijakan Renewable Energy Directives II (RED II) beserta aturan teknisnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Indonesia bisa saja memboikot produk-produk Uni Eropa.

"Selain langsung ke WTO kita juga bisa retaliasi [tindakan balasan]. Memangnya kenapa? Kalau Uni Eropa bertindak sepihak, masak kita enggak bisa lakukan sepihak," tegas dia.

Dubes Uni Eropa. Netralnews.com

Mendengar ancaman itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Gurend menanggapinya dengan santai. Guernd mengatakan, seharusnya kedua belah pihak bisa mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan terkait industri sawit yang berkelanjutan, bukan yang akan merugikan kedua belah pihak.

"Kami percaya perdagangan dan investasi baik untuk kedua belah pihak. Jangan lupa, perusahaan Eropa memperkerjakan lebih dari 1,1 juta orang di sini. Dan kalau [pemerintah RI] berhasil menarik lebih banyak investasi Eropa di sini, akan lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap," terangnya.

Dia menegaskan Uni Eropa tidak berniat menerapkan proteksionisme terhadap komoditas kelapa sawit, melainkan hanya mensyaratkan produk sawit berkelanjutan yang tersertifikasi untuk kepentingan bahan bakar nabati (biofuel).