Mohon tunggu...
Junus Barathan.
Junus Barathan. Mohon Tunggu... Guru - Profesional.
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Purna Tugas PNS Guru.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

PKH, Mata Rantai yang Belum Terputuskan

2 Maret 2019   17:56 Diperbarui: 2 Maret 2019   19:26 95
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Oleh : Junus Barathan

PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Pada kenyataan di lapangan belum sepenuhnya tepat pada sasaran. Di daerah tempat penulis berada (Singosari Malang), dari kurang lebih 5 orang PKH yang terdata, hanya 1 orang saja yang dapat menerima uang PKH. Dalam setahun, hanya 1 kali menerima di tahun 2018 lalu, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oh ya, penerima dana PKH tersebut, seorang janda tua Ibu "Latifah". Lalu, kemana dana 4 orang PKH, yang belum menerima tersebut.?!!!

Bicara tentang pemutakhiran data PKH, di masing-masing RT. Alangkah baiknya melibatkan Ketua RT setempat. Mengapa,? karena ketua RT lebih paham akan kondisi warganya dari petugas yang datang dan bukan pula warga setempat. Karena dimungkinkan data yang diterima kurang valid.

"Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengatakan, eksistensi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting. Selain memetakan kelayakan keluarga miskin juga memberi masukan bagi keluarga penerima bantuan. Untuk itu, profesionalisme para pendamping PKH, menjadi kebutuhan agar mampu memetakan PKH dengan baik".

Para pendamping PKH yang telah dibentuk pemerintah pusat, memang itu penting sekali, untuk mensukseskan program PKH ini. Sayangnya, belum sampai turun ke level terbawah tingkat RT, penulis mengatakan demikian, secara kebetulan penulis juga adalah salah seorang ketua Rukun Tetangga (RT.04 RW.03 Kelurahan Pegentan Singosari Kabupaten Malang). Bisa jadi, pemerintah daerah masih kekurangan tenaga pendaping PKH, yang dapat turun ke daerah-daerah terpencil. Ini perlu pemikiran lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) terletak dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tanpa pamrih mau berkorban demi masyarakat dan atas dasar Ikhlas. Sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak positif, bagi suksesnya Program Keluarga Harapan, dalam mengentas kemiskinan. Semoga.

Singosari, 2 Maret 2019

 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun