Apa Itu Neolib dan APBN?

Gerinda sebagai pengusung Prabowo Capres 2019 akan fokus pada perbaikan ekonomi menghapus neoliberalisme (neolib) yang dijalankan oleh pemerintah saat ini.  Apa itu ekonomi neoliberalisme?

Tanggapan muncul dari Istana bahwa pemerintahan Jokowi tidak membiarkan kegiatan ekonomi nasional pada mekanisme pasar, kebijakan fiskal melalui APBN untuk stabilisasi ekonomi.  Lalu Neolibnya dimana?

Neolib adalah paham pro ekonomi pasar (private market) global yang dipelopori oleh ekonom IMF, World Bank dan kementerian Keuangan Amerika Serikat.  

Penganut neolib percaya bahwa mekanisme pasar global merupakan cara yang paling efisien seara global dalam alokasi sumberdaya untuk produksi dan cara paling efisien dalam alokasi nilai tambah berupa pendapatan dan kesempatan kerja kepada masyarakat. 

Namun faktanya ekonomi pasar gagal mengalokasikan nilai tambah berupa  pendapatan dan kesempatan kerja kepada pelaku ekonomi secara adil. Pelaku ekonomi pemodal kakap memperoleh bagian lebih besar alokasi nilai tambah atau pendapatan dibanding pelaku ekonomi pemodal kecil.  

Akibatnya si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin.  Ketidakadilan ekonomi pasar Neolib dikoreksi oleh APBN melalui kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan publik yang dirumuskan di pasar politik (political market).

Dengan demikian dalam suatu negara ada dua mekanisme pasar, yaitu pasar privat (private market) diadopsi oleh ekonomi neolib berorientasi pada efisiensi pasar global dan mengabaikan keadilan; dan pasar politik (political market) melalui alokasi APBN berorientasi pada keadilan ekonomi antar lapisan masyarakat.

Dimana Neolib Pemerintah Sekarang?

Kunci ekonomi neolib adalah pasar global untuk memperoleh efisiensi global tidak mengenal batas negara sehingga hambatan aliran barang, modal dan jasa dihilangkan agar di pasar global terbentuk satu harga (the law of one price). 

Ekonomi neolib mengabaikan perbedaan efisiensi ekonomi antar negara, padahal faktanya berbeda, efisiensi produksi di negara Amerika lebih tinggi dibanding di Indonesia. Indonesia dipaksa bersaing dengan Amerika. 

Pengusaha Amerika bisa berbisnis di Indonesia dengan sistim produksi yang efisien menggusur ekonomi Indonesia yang dipadang tidak efisien untuk mencari untung di Indonesia sperti KFC. Starbuck, Freeport dan lainnya.  

Ekonomi neolib menentang bentuk subsidi dan pelindungan dalam bentuk apapun terhadap industri domestik karena itu akan menghambat efisiensi global.

Dengan demikian setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan dalih efisiensi global dan menggusur industri dalam negeri yang tidak efisien, itu adalah kebijakan ekonomi neolib. 

Kalau aset ekonomi dan bisnis kita tidak efisien, dan kebijakan pemerintah berorientasi neolib, boleh jadi seluruh aset ekonomi kita akan digusur dan dikuasai asing yang memiliki efisiensi global lebih tinggi.  Selanjutnya kita menjadi penonton.  Beberapa contoh kebijakan ekonomi neolib pemerintahan Jokowi sebagai berikut:

Kebijakan penghapusan subsidi BBM di awal pemerintahan Jokowi merupakan salah satu contoh kebijakan ekonomi neolib yang mendapat pujian dari IMF.

Kebijakan pemerintah Jokowi melegalkan gula impor masuk ke dalam pasar konsumsi yang sebelumnya tidak boleh dengan dalih efisiensi merupakan contoh kebijakan ekonomi neolib yang menggusur industri gula lokal termasuk petani tebu yang tidak efisiensi menjadi merana.  Kebijakan tersebut diambil, selain dalih efisiensi juga alasan rente ekonomi.

Kisruh Susi versus Airlangga tentang besaran impor garam yang dimenangkan oleh Airlangga melalui tangan kebijakan Jokowi merupakan contoh kebijakan ekonomi neolib karena berpotensi menggusur petani garam lokal yang dipandang tidak efisien. Garam akan menjadi gula kedua. Kebijakan tersebut diambil, selain dalih efisiensi juga alasan rente ekonomi.

Kebijakan liberalisasi barang, modal dan jasing asing masuk ke Indonesia yang berlebihan akibat akselerasi pembangunan di atas kapasitas optimalnya mendorong penguasaan asing terhadap aset ekonomi produktif bangsa merupakan salah satu kebijakan ekonomi neolib.  

Kebijakan tersebut telah menyebabkan ekonomi eksternal kita berada dalam genggaman pemodal asing.  Pilar ekonomi eksternal kita tidak memiliki kekuatan memadai untuk menetralisir ganguan ekonomi eksternal seperti melemahnya nilai tukar.

Kemampuan APBN Kita Terbatas

Secara umum negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki Kemapuan APBN melaui kebijakan fiskal yang kuat untuk melakukan koreksi atas ketidak adilan ekonomi pasar neolib. Oleh karena itu setiap akselerasi pembangunan yang berlebihan di atas kapasitas optimalnya seperti pembangunan infrastruktur akan berdampak buruh pada kondisi ekonomi nasional secara umum, seperti defisit transaksi berjalan makin melebar, kisruh tenaga kerja asing, penguasaan aset ekonomi dan keuangan oleh asing dan lainnya.

Kita memang bagian dari komunitas global, tidak mungkin menghindari dari kebijakan ekonomi neolib, tapi kita harus berusaha agar menerapkan kebijakan ekonomi neolib disesuaikan dengan kemampuan APBN melalui kebijakan fiskal untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi neolib (tidak seperti Amerika Serikat). 

Kita jangan membuat kebijakan ekonomi pasar global neolib demi rente ekonomi. Mungkin ini yang dimaksud oleh visi misi Prabowo sebagai Capres 2019 lebih condong menerapkan ekonomi pasal 33 UUD 45.  Kita harus tetap berpegang teguh pada pasal 33 UUD 45 Kita patut hargai niat baik capres Prabowo ingin keluar dari jeratan ekonomi pasar neolib.

 

Nizwar Syafaat, Ekonom dan  Pengamat Kebijakan Publik.