Pelajaran Utang dari Tetangga Sebelah

Gebrakan dari PM Malaysia yang baru Mahathir Mohamad untuk mengurangi beban utang dengan memotong gaji menterinya 10%.  Selain itu pemotongan gaji tersebut untuk mengurangi belanja pengeluaran pemerintah. 

Bahkan para warganya urunan untuk bayar utang negara,   Kebijakan Mahathir tersebut ditanggapi berbeda oleh pihak Indonesia.  Para politisi pendukung pemerintah merasa kita tidak perlu untuk meringangkan beban utang melalui pemotongan gaji; pihak istana melalui staf khususnya merasa belum perlu meniru kebijakan Malayasia karena utang kita masih posisi aman di bawah 60% yang diperkenankan oleh UU.  

Menkeu mengatakan itu pilihan kebijakan politik Malaysia, APBN kita sudah dirancang tidak diperlukan pemotongan gaji menteri demi mengurangi utang.

Respon pihak pemerintah seperti yang diungkapkan di atas menunjukkan ketidakmampuan mengambil pelajaran berharga dari kebijakan Mahathir.  Mahathir adalah seorang politikus yang sudah malang melintang di pemerintahan sejak tahun 1980-an seangkatan Soeharto.  

Dia tahun benar bagaimana mengurus ekonomi negara.  Dia banyak pengalaman berhubungan dengan kreditor asing dan bagaimana jerat mereka.  Dia tahu bagaimana konsekuensi negara apabila utang dijadikan instrument kebijakan fiskal, bagaimana dampaknya kepada perekonomian negara dan kepada generasi yang akan datang.  

Harusnya kita melihat bukan kepada Malaysianya tapi kepada siapa yang membuat kebijakan tersebut.... Seorang Mahathir politikus  gaek 92 tahun banyak makan asam garam mengurus ekonomi bangsa.

Pesan yang ingin disampaikan oleh Mahathir kepada rakyatnya bahwa berutang tidak baik dan hati-hati dengan utang.  Kita merencanakan belanja negara sesuai dengan kemampuan penerimaan pendapatan. 

Oleh karena itu Mahathir mengajak rakyatnya untuk urunan bayar utang, itu hanya pesan politik, agar nanti kalau APBN nya mengalami kontraksi rakyat bisa menerima.

Pelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia dari kebijakan Mahathir adalah kita mesti hati-hati dengan utang, kebijakan APBN defisit bukan pilihan kebijakan terbaik. Lebih baik merencanakan APBN sesuai dengan kemampuan penerimaan negara.        

Kabijakan APBN defisit melalui utang pada kondisi defisit neraca berjalan yang kronis menyebabkan sedikit ada gangguan ekternal seperti Amerika Serikat menaikkan suku bunganya berakibat rupiah melemah cenderung meningkat dan belanjut, terjadi capital outflow dan SUN (Surat Utang Negara) sepi peminat yang menunjukkan kepercayaan investor asing kepada kondisi ekonomi Indonesia menurun.

Selama periode pemerintahan SBY kemampuan utang untuk menciptakan pertumbuhan PDB berkisar 2.83 sd 5.91% dengan rata-rata 4.50%, sedangkan selama tiga tahun pemerintahan JKW berkisar 2.28 sd 2.50% dengan rata-rata 2.42%.