Fintech P2P Lending : Kenaikan NPL Dan Kebijakan OJK Terbaru Di Awal Oktober Untuk Menjaga Stabilitas

Industri Peer-to-Peer (P2P) Lending telah menjadi tulang punggung inklusi keuangan di Indonesia, menyediakan akses pendanaan cepat bagi individu dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan mendapat pinjaman dari bank konvensional. Namun, pertumbuhan pesat ini selalu dibayangi oleh risiko, terutama terkait kualitas pinjaman. Memasuki awal Oktober 2025, sorotan tertuju pada tren kenaikan Non-Performing Loan (NPL) atau Tingkat Wanprestasi (TKB90) di sektor ini. Kenaikan NPL ini memicu respons cepat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan kebijakan terbaru demi menjaga stabilitas dan kepercayaan investor (lender). Artikel ini akan mengupas dinamika kenaikan NPL dan langkah strategis OJK untuk mengamankan masa depan fintech lending nasional.

Anatomi Kenaikan NPL di Awal Kuartal IV 2025

Kenaikan NPL, yang diukur dari Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TKB90), bukanlah fenomena tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa tekanan ekonomi dan struktural:

1. Tekanan Ekonomi Makro: Meskipun ekonomi domestik stabil, kenaikan harga energi global dan inflasi yang menekan daya beli masyarakat memengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar utang. Sektor UMKM, yang merupakan mayoritas peminjam, sering kali menjadi yang pertama merasakan dampak perlambatan.

2. Agresivitas Penyaluran Pinjaman: Di tengah persaingan ketat, beberapa platform P2P mungkin terlalu agresif dalam menyalurkan pinjaman tanpa analisis kelayakan yang memadai. Kurangnya mitigasi risiko pada pinjaman mikro berisiko tinggi secara akumulatif meningkatkan angka wanprestasi.

3. Masalah Data dan Scoring: Meskipun telah ada perbaikan, integrasi data historis pinjaman (termasuk dari fintech ilegal) masih belum sempurna. Hal ini menyebabkan risiko moral hazard di mana peminjam yang gagal bayar di satu platform dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dari platform lain.

Kenaikan NPL ini merupakan sinyal merah bagi investor (lender) dan otoritas, karena dapat mengikis kepercayaan terhadap seluruh ekosistem fintech.

Kebijakan OJK Terbaru: Mengetatkan Sabuk Pengaman

Menanggapi tantangan ini, OJK di awal Oktober 2025 mengeluarkan serangkaian kebijakan dan penegasan yang fokus pada penguatan tata kelola, permodalan, dan mitigasi risiko. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyehatkan industri dan menjadikannya lebih resilien.

1. Peningkatan Batas Permodalan Inti: OJK mendorong kenaikan batas permodalan minimum bagi perusahaan fintech lending. Tujuannya jelas: hanya platform yang memiliki fondasi modal kuat dan serius dalam manajemen risiko yang boleh beroperasi. Kebijakan ini akan memicu konsolidasi industri, di mana platform kecil atau yang kurang sehat didorong untuk merger atau berhenti beroperasi.

2.