Mohon tunggu...
Khumairotun Nisa
Khumairotun Nisa Mohon Tunggu... Jurnalis - Current student in University of Jember

Faculty of engineering, Urban and Regional Planning

Selanjutnya

Tutup

Money

Penerapan Public Private Partnership (PPP) di Korea Selatan dan Indonesia

14 Mei 2020   20:31 Diperbarui: 14 Mei 2020   20:29 836
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp


Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan yang memiliki pengalaman dalam mengelola pembelanjaan investasi publik dan mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien. Kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh adanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata di seluruh Indonesia, sementara di sisi lain terdapat keterbatasan dari sisi pembiayaan. Sehingga kebijakan pembangunan infrastruktur lebih ditujukan untuk kepentingan sosial (social benefit) dibandingkan kepentingan ekonomi/komersial (economic benefit). Selain itu cukup dipengaruhi pula oleh adanya kepentingan politik, khususnya untuk memberikan citra yang baik pemerintah kepada masyarakat.


Pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya meningkatkan belanja infrastruktur, tetapi juga berkomitmen pada peningkatan kualitas belanja anggaran yang ditunjukkan oleh hasil. Anggaran negara diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif, merangsang penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan keadilan sosial.


Pada tahun 2015, Indonesia menambahkan 11 tipe proyek infrastuktur yang dapat dikembangkan melalui penerapan skema PPP, sehingga total ada 18 tipe proyek infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, jenis proyek yang dapat dikembangkan melalui skema PPP adalah proyek berbasis sumber daya manusia (SDM), infrastruktur keras, dan perlindungan bagi kalangan yang miskin dan tertinggal.


Dengan menerapkan skema Public Private Partnership dapat menjadi solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur di Negara Indonesia saat ini. Selain untuk mengurangi beban APBN dalam menanggung seluruh pendanaan infrastruktur juga dapat memperkenalkan standar yang lebih tinggi untuk infrastruktur dan untuk pendekatan manajemen yang efektif.


Pemerintah Indonesia telah mengedepankan kebijakan pro-PPP, meskipun tidak banyak proyek yang berhasil diselesaikan melalui skema ini. Pemerintah telah menggandeng berbagai perusahaan swasta yang membuktikan bahwa niatnya dalam meningkatkan pengembangan proyek-proyek PPP di Indonesia dengan membuatnya lebih menarik bagi investor.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun