Presiden Jokowi Kalah: KPK Asuhan DPR Lemahkan Perang Lawan Mafia dan Koruptor

[caption caption="Ketua DPR Setya Novanto I Sumber Kompas.com "][/caption]

 

Lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih yang baru dipastikan tak akan mampu bekerja maksimal. Komposisi 5 pimpinan KPK pilihan DPR - tempat Setya Novanto yang sedang dibidik Kejaksaan Agung dalam kasus Papa Minta Saham yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla - dipastikan hanya akan menjadi lembaga pencatat data orang-orang korupsi. Penyebabnya adalah sifat-sifat dasar para pimpinan KPK yang sama sekali tak bisa diandalkan. Dengan demikian, maka agenda Presiden Jokowi untuk berperang memberantas korupsi dan melawan koruptor dan mafia seperti Riza Chalid tak akan didukung oleh KPK. Mari kita tengok kekalahan Presiden Jokowi di DPR dengan hati jauh dari gembira riang ria sengan sentosa bahagia tertawa terbahak-bahak menertawai DPR yang memilih para pimpinan KPK yang tak memiliki nyali selamanya senantiasa.

Kelima pimpinan KPK yang baru dipastikan tak punya nyali. Lima pimpinan DPR hanya satu yang bisa diharapkan dan mungkin (kalau nggak masuk angin) berani: Saut Situmorang. Yang lainnya Agus Rahardjo, Alexander Mawarta, Basaria Panjaitan, Laode Muhammad Syarif, hanya akan menjadi pelengkap. Pun Saut Sitomorang menyatakan pencegahan sebagai panglima. Artinya? Penindakan terhadap korupsi tak akan diperhatikan sama sekali.

Gambaran terhadap sisanya apalagi Agus Rahardjo si tukang data lelang barang pemerintah tak dapat diharapkan sama sekali. Dipastikan Agus Rahardjo akan membuat KPK sebagai lembaga pendata jumlah potensi korupsi tanpa ada tindakan. Yang akan dilakukan adalah (1) jika akan ada orang yang diketahui akan berpotensi korupsi maka akan diingatkan, (2) penyadapan pun jika tak dihapus akan digunakan untuk memberi tahu calon koruptor agar tidak jadi korupsi. Nah, begitulah yang akan terjadi.

Betapa para koruptor akan bersuka-cita berpesta-pora menghindari jeratan korupsi dengan  peringatan professional oleh KPK. Begitu mau kena dan secara nalar mau diciduk, maka KPK akan memeringatkan dan memberi sinyal merah kepada para calon koruptor.Lolos dong. Kabur dong.

Yang lainnya, empat pimpinan KPK pasti akan mengangguk-angguk, lalu ongkang-ongkang setuju menggunakan data uang ratusan miliar dana KPK seharusnya untuk melakukan pemberantasan korupsi digunakan untuk (1) sosialisasi pemberantasan dan pencegahan korupsi, (2) seminar menghindari korupsi, (3) iklan televisi korupsi, (4) lokakarya anti korupsi, (5) diskusi publik menghindari korupsi, (6) jamuan makan malam perayaan anti korupsi, (7) lomba lari anti korupsi, (8) iklan advertorial di koran, (9) lomba lari kelereng berlogo KPK, (10) lomba santai menonton pesta pora para koruptor.

Nah, dengan program KPK seperti itu, maka dipastikan KPK tidak akan berguna sama sekali selain untuk seminar dan lokakarya tentang korupsi tanpa penindakan. Dipastikan dengan sikap karakter yang tak bernyali yang dimiliki oleh kelima Pimpinan KPK – kecuali satu yang dia pun sudah ngeper yakni Saut Situmorang – akan menyebabkan agenda pemberantasan korupsi melawan mafia dan koruptor Presiden Jokowi akan terhambat: Jokowi kalah melawan mafia dan koruptor dimulai dari terpilihnya mereka. Mau tak mau Presiden Jokowi harus mengandalkan Kejaksaan Agung dan Polri yang masih bersekutu dengan Presiden Jokowi dan dalam genggaman beliau. KPK adalah anak kandung dan anak-anak asuh DPR.

Salam bahagia ala saya.