Baru-baru ini, publik gemar memberikan julukan kepada pemangku kepentingan publik alias pejabat Indonesia. "King of Lip Service" untuk Presiden RI Joko Widodo, hingga "Queen of Ghosting" untuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun tidak mau ketinggalan. "King of Angin Sorga" tertuju untuk dirinya.
Bukan tanpa alasan ketika publik beramai-ramai memberikan julukan tersebut. Seperti julukan "King of Angin Sorga" untuk LBP. Faktanya ketika penulis melakukan kilas balik, masih banyak janji-janji yang diungkapkan namun tidak terjadi. Sedangkan, publik sudah terlebih dahulu mengetahui janji-janji tersebut. Namun sayang hanya menguap hilang bersama angin.
Sebagaimana yang terjadi pada 2019 lalu, LBP mengatakan Indonesia tidak akan impor garam di tahun 2021, "2021 kita nggak impor. 2020 ini kita selesaikan semua, ya kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Pokoknya nanti kita cek semua enggak ada lagi yang gitu-gituan [impor]," ujarnya, Kamis (18/7/2019).
Namun yang terjadi, pada Juni 2021, dirinya malah mengatakan program Swasembada Garam tidak akan terjadi hingga 2022 mendatang. Alasannya karena konsumsi garam dalam negeri masih sangat tinggi. Dan, keran impor garam pun masih terbuka.
Tidak hanya itu, ternyata program 'Citarum Harum' juga diamanatkan Presiden Jokowi untuk ditangani oleh Luhut. Meski telah menjadi penanggung jawab sejak tahun 2018, namun hingga Februari 2021 tanggul Citarum masih kerap jebol. BNPB melaporkan 4 desa di Kabupaten Bekasi dan 34 Desa di Kabupaten Karawang diterjang banjir akibat sungai tercemar di dunia ini.
Alih-alih fokus dengan tugas yang diembannya seperti menjalankan 28 Program-program Prioritas RPJMN 2020-2024, proyek prioritas nasional (major project) yang dikoordinasi di bawah komando Kemenko Marves, dirinya malah mengurusi hal-hal lain seperti menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), mengembangkan destinasi wisata super di Pulau Komodo, hingga ditunjuk menjadi Ketua Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kemudian, apakah penanganan pandemi yang ditangani Luhut menjadi membaik? Sepanjang pandemi, Luhut dinilai publik dengan deretan program atau kebijakan yang kontroversial.Â
Dimulai dari membuat bingung masyarakat tentang pengoperasian ojek online, larangan mudik yang awalnya dilarang namun masih memberlakukan penerbangan domestik, hingga memprakarsai kebijakan "Work from Bali".
Publik pun beranggapan, kebijakan 'Work from Bali' menjadi blunder di tengah pandemi yang semakin ganas. yang dikatakannya demi menolong perekonomian bali. Hasilnya, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin mengungkap faktor pemicu peningkatan kasus Coronavirus di Bali yaitu karena salah satunya 'Work from Bali'.
Luhut pun juga baru mengerti bahwa tracing adalah kunci untuk mengatasi Coronavirus. Diutarakannya pada  29 Juli silam, selang 8 hari setelah permintaan maafnya ke publik  atas PPKM darurat yang tidak maksimal, "Jadi sekarang kita sudah semakin mengerti bahwa teknik tracing itu penting dalam penanganan Covid-19. Teknik tracing ini kuncinya," kata Menko Luhut.
