Jika Negara Butuh Penghematan, Mengapa ASN Yang Harus Dikurbankan?Â
"Evaluasi ulang kebijakan fiskal yang timpang agar lebih adil, transparan, solutif, dan efisien. Beranikah pemerintah?
Setiap kali pemerintah menghadapi tekanan anggaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi pihak pertama yang dikorbankan. Pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 sering kali dijadikan langkah efisiensi fiskal dengan alasan keterbatasan anggaran. Namun, benarkah ini satu-satunya solusi yang tersedia?
Di saat yang sama, alokasi anggaran untuk sektor lain tetap berjalan tanpa pemangkasan signifikan. Infrastruktur tetap mendapatkan porsi besar, tunjangan pejabat tidak tersentuh, dan anggaran perjalanan dinas masih tinggi.
Artikel ini akan mengupas ketimpangan kebijakan pemotongan THR ASN, dampaknya terhadap ekonomi dan kesejahteraan pegawai negeri, serta menawarkan solusi konkret yang lebih adil dan berkeadilan.
1. Ketimpangan dalam Kebijakan Penghematan
a. Anggaran Infrastruktur Tetap Tinggi
Dalam APBN 2024, pemerintah mengalokasikan Rp423,4 triliun untuk sektor infrastruktur. (Kemenkeu)
Sebagai perbandingan, alokasi THR dan gaji ke-13 ASN tidak mencapai 5% dari anggaran infrastruktur tersebut. Artinya, jika benar negara sedang mengalami kesulitan keuangan, mengapa tidak menunda sebagian proyek infrastruktur non-prioritas untuk memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga?
Solusi yang lebih adil:
