PMC Reporter, 25 Juni 2019
Sekitar 250 warga Papua Barat telah menerima pemberitahuan penggusuran untuk segera meninggalkan pemukiman mereka di Port Moresby, lapor The National.
Pejabat Komisi Distrik Ibu Kota Nasional, dikawal oleh petugas polisi, menyerahkan perintah penghancuran pemukim Kamis lalu dan mengatakan kepada mereka untuk meninggalkan rumah mereka di pinggiran Rainbow tempat mereka tinggal selama 11 tahun.
Pemimpin komunal Elly Wangai mengatakan bahwa beberapa dari mereka sekarang adalah warga negara PNG setelah mantan Perdana Menteri Peter O'Neill mengizinkan mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa membayar biaya pendaftaran K10,000.
"Tapi tidak seperti warga PNG lainnya, kami tidak punya tanah untuk dikunjungi. Ketika kami diberi kewarganegaraan, pemerintah tidak memberi kami tanah untuk dihuni.Dan ini adalah kelima kalinya kami diusir sejak 2007.
"Kami pertama kali diusir dari pemukiman 8-Mile dan kami menetap di luar kantor Komisi Tinggi Pengungsi PBB (UNHCR) di Pantai Ela.
"Lalu kami pindah ke kantor Polisi Boroko. Lalu ke Apex Park di Boroko dan sekarang ke sini. "
Wangai mengatakan mereka bersedia untuk pindah dari pemukiman.
'Daerah drainase'
"Ini adalah area drainase dan kami tahu itu dan kami akan pindah. Tapi kami ingin NCDC menyediakan tanah untuk kami.
"Jika NCDC dapat mengusir pemukiman PNG lain dari 2-Mile dan memukimkan mereka di 6-Mile, mereka harus melakukan hal yang sama untuk kita."
Wangai mengatakan bahwa mereka pernah diberi tanah di Red Hills di pinggiran Gerehu.
"Tapi ketika kami pergi ke sana, perkembangan sudah terjadi.
"Jadi kami harus kembali ke sini. Karena kami diberi pemberitahuan penggusuran, anak-anak kami trauma dan tidak bersekolah.
