Mohon tunggu...
Moh Nur Nawawi
Moh Nur Nawawi Mohon Tunggu... Nelayan - Founder Surenesia

Seorang pecinta dunia laut dan dunia ikan. / Pelayan dan Pengabdi Masyarakat. / suka menulis, bercerita dan berdiskusi. / kolaborasi dan diskusi via nawawisurenesia@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Integrasi Pengawasan Kunci Suksesnya Kebijakan Perikanan Terukur

5 Agustus 2022   21:26 Diperbarui: 5 Agustus 2022   21:45 170 6 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Kapal pengawas perikanan Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pemerintah Indonesia dalam Hal ini kementerian kelautan dan perikanan terus konsen dalam mendesain serta mengimplementasikan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi. Kebijakan perikanan terukur yang menjadai salah satu kebijakan utama pemerintah dalam kernagka program ekonomi biru, dimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan penangkapan ikan secara terukur dengan menerapkan zonasi penangkapan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penangkapan ikan dengan memperhatikan manfaat ekonomi serta kondisi ekologi perairan Indonesia.

Kebijakan perikanan terukur tentunya membutuhkan sebuah pengawasan yang optimal dan terintegrasi agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak serta manfaat yang signifikan bagi pendapatan ekonomi nasional dibidang kelautan dan perikanan. Pengawasan terintegrasi merupakan pengawasan dengan menggabungkan sumber daya manusia, sarana, dan sistem teknologi pengawasan.

Dengan penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi tentunya akan mampu mengawal tiga program terobosan ekonomi biru, yang salah satunya adalah kebijakan penangkapan ikan terukur. Dalam kerangka pengawasan terintegrasi tentunya elemen sumber daya manusia (SDM) menjadi unsur yang sangat penting dalam melaksanakan pengawasan, dimana elemen SDM akan berperan sebagai pengawal ketertiban pelaksanaan aturan tentang kelautan dan perikanan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian kelautan dan perikanan menyebutkan bahwa  ekonomi biru yang dilakukan melalui tiga program prioritas, juga menjadi penegas bahwa Indonesia ingin serius untuk mengadopsi prinsip tersebut dalam kegiatan perekonomian sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu agar kebijakan ekonomi biru menjadi kuat saat diimplementasikan, maka pondasi yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut harus dibangun dengan kuat dan kokoh yaitu tentunya dengan menjadikan prinsip ekologi sebagai pondasi dalam pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu semua pihak yang berkepentingan harus memahami konsep tersebut, bahwa setiap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di wilayah ruang laut Indonesia, harus dijalankan dengan mengedepankan aspek kelestarian dan berkelanjutan.

Pengawasan terintegrasi membutuhkan kesiapan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta sistem teknologi yang memadai agar pengawasan bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk itu kementerian kelautan dan perikanan sudah membangun teknologi kontra illegal fishing, dimana dalam sistem teknologi tersebut  mencakup teknologi vessel monitoring system (VMS), satelit Radarsat-2, dan Cosmo Skymed yang bertugas menjadi mata bagi Kementerian kelautan dan perikanan. Dimana teknologi pemantauan tersebut dalam operasionalnya dikendalikan langsung oleh Pusat Kendali Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta, dan stasiun lapangan (ground station) yang lokasinya berada di pulau Bali.

Selain ketiga teknologi tersebut, ada juga sistem identifikasi otomatis (AIS), pengawasan matra udara (airborne surveillance), dan sistem peringatan geofencing (warning system geofencing). Sistem berbasis citra satelit dan pengolahan data spasial inilah yang menjadi metode pengawasan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Diluar dari Pemanfaatan sistem teknologi, pengawasan perikanan terukur juga akan diperkuat dengan optimalisasi pengawasan langsung menggunakan armada Kapal pengawas kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki beberapa kapal pengawas kelautan dan perikanan yang selalu melakukan kegiatan patrol dilaut. Kolaborasi atau kerja sama antar lembaga penegakan hukum dilaut seperti KKP, TNI AL, Polisi Perairan (POLISI), BAKAMLA, KPLP (Kemenhub) dan BEA CUKAI ( Kemenkeu ) juga harus terus ditingkatkan untuk harmonisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Suksesnya kebijakan perikanan terukur tentunya memerlukan pengawasan yang optimal, pengawasan yang terintegrasi yang merupakan Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi untuk penguatan armada pengawasan adalah strategi pengawasan perikanan terukur yang diharapkan mampu menjaga kebiajkan sesuai arah dan tujuannya. Teknologi dipakai untuk meningkatkan operasi pengawasan yang optimal di seluruh wilayah perairan yang dinilai rawan. Dalam kegiatan ini, pelibatan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi fokus agar tercipta sinergi pengawasan yang terintegrasi. Pengawasan terintegrasi bisa dilakukan dengan strategi-strategi sebagai berikut:

Pertama, Penguatan Sumberdaya manusia pengawasan, dimana pembangunan kapasitas serta pengembangan kualitas SDM pengawasan harus dioptimalkan, seperti petugas pengendalian operasi yang menjalankan teknologi-teknologi pemantauan, para personel kapal pengawas perikanan, serta para pengawas perikanan yang bertugas langsung dari pra perizinan penangkapan ikan hingga distribusi hasil tangkapan. Pengembangan kualitas bukan hanya berdasarkan pada kemampuan teknis tapi juga pemahaman terhadap kebijakan perikanan terukur.

Kedua, Penguatan Teknologi pengawasan, dimana teknologi pengawasan seperti VMS, AIR SURVAILANCE, RADAR, AIS dan teknologi pengawasan serta kontra illegal fishing harus dimanfaatkan secara optimal, agar pendeteksian indikasi --indikasi pelanggaran bisa dipantau secara real time dan bisa dilakukan reaksi cepat untuk pemeriksaan dan melakukan tindakan lebih lanjut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan