Indonesia adalah negara maritim, sebagai negeri bahari, potensi Indonesia tak perlu diragukan lagi sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia.
Meski begitu, perikanan dalam negeri masih memiliki berbagai pekerjaan rumah seperti tata kelola perikanan nasional. Saat ini tata kelola perikanan, ditinjau perspektif ekologi-ekonomi cenderung kurang sehat antara pemangku kepentingan perikanan, baik dalam perspektif pemerintah maupun pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
Memasuki setahun sudah dunia dilanda pandemi tak terkecuali Indonesia, banyak sektor ekonomi yang terdampak, masyarakatpun terkena dampaknya, sektor kelautan dan perikanan juga merasakan betapa pandemi sebagai salah satu faktor yang membuat ekonomi terseok.
Semua sektor perlu segera dipulihkan , pemulihan dan pengembangan ekonomi harus benar benar cermat. Akselerasi pemulihan dan pengembangan sektor perikanan yang terdampak COVID-19 memerlukan inovasi dan kolaborasi hulu hilir. Pandemi menuntut dunia untuk optimal dalam memanfaatkan digitalisasi disemua lini kehidupan.
Digitalisasi perikanan menjadi jembatan untuk mendorong inovasi. Digitalisasi usaha perikanan juga dinilai menjadi instrumen percepatan pemulihan ekonomi perikanan. Apalagi tantangan pembangunan perikanan pada 2021 dan seterusnya adalah menciptakan iklim usaha yang berbasis keterukuran dan keterlacakan (treacebility) dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan melalui inovasi teknologi.
McKinsey Global Institute dalam publikasinya tahun 2012, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential" memproyeksikan Indonesia bisa menjadi perekonomian terbesar ketujuh dunia pada 2030 setelah China, AS, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Hasil riset ini tentunya menjadi kabar gembira sekaligus semangat dalam menggalakkan pembangunan khususnya sektor kelautan dan perikanan.
Apresiasi dan dukungan kepada pemerintah harus terus digelorakan dimana negara telah memiliki komitmen untuk memperkuat kelembagaan dan pembiayaan di sektor perikanan. Dalam mewujudkan komitmen tersebut diharapkan pemerintah bisa mengusung konsep pentahelik yaitu sebuah konsep pembangunan atau pengembangan sebuah sektor ekonomi yang melibatkan berbagai stakeholder. Hal ini tentunya menjadi harapan bahwa negara mampu memanfaatkan "peluang emas" sektor kelautan dan perikanan.
Dengan potensi yang besar setara bahkan lebih dari potensi sektor minerba sektor kelautan dan perikanan sudah seharusnya sektor ini memiliki kontribusi yang terintegrasi, berkelanjutan serta berkeadilan. Di era digital dimana dunia sudah terasa tak bersekat seperti saat ini pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sudah semestinya berbasis data saintifik, berbasis riset, serta sudah saatnya menggalakkan digitalisasi di semua lini sub sektor kelautan dan perikanan.
Ketiadaan data acapkali menjadi faktor penghambat. Padahal, digitalisasi pembenahan tata kelola sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu kunci agar Indonesia berdaya saing dan memiliki bargaining position yang kuat. Hal tersebut justru sayang jika tidak dilakukan ditengah tren produksi perikanan di Tanah Air, dalam kurun 20 tahun terakhir selalu tumbuh.
Digitalisasi pembangunan ekonomi identik dengan sebuah inovasi baik berbasis data atau berbasis aplikasi dalam sektor kelautan dan perikanan misalnya inovasi yang harus disediakan seperti pemanfaatan mahadata (big data) untuk menemukan ikan. Inovasi ini mampu membantu nelayan secara optimal karena nelayan tidak lagi mencari ikan, tetapi langsung menangkap ikan. Selanjutnya inovasi pemasaran atau transaksi digital, inovasi ini adalah terobosan yang sangat tepat sehingga industri kelautan dan perikanan tidak berbelit belit dan melalui rantai pemasaran yang panjang, hal ini tentunya agar mempercepat perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Percepatan digitalisasi yang didukung penguatan dan optimalisasi penggunaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk kelautan dan perikanan harus di optimalkan hal ini dalam rangka memprioritaskan pengembangan industri 4.0, serta upaya mewujudkan target Indonesia masuk peringkat ke-5 besar negara perikanan.
