Menakar 100 Hari Program Kerja Rm-Sk (Part 1)

Banggai Kepulauan resmi di nakhodai oleh Rusli Moidady sebagai Bupati dan Serfi Kambey sebagai Wakil Bupati periode 2025-2030. Hal ini ditandai dengan pelantikan serentak Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo di Taman Mini Nasional Minggu, 20 Februari 2025. Tentunya pelantikan ini disambut suka cita oleh seluruh masyarakat Banggai Kepulauan. Bagaimana tidak, selama kurun waktu tujuh tahun, Banggai Kepulauan selalu diterpa problem yang tak kunjung habisnya. Dimasa pemerintahan Rusli Moidady-Serfy Kambey masyarakat menaruh harapan besar agar problem yang tengah melilit Daerah ini perlahan bisa lepas.

Sebelum lanjut alangkah baiknya kita flash-back  mengenai visi misi RM-SK yang di rangkum menjadi 8 Berkah yakni :
1. Bantuan usaha keluarga sebesar Rp. 10.000.000 bagi setiap kepala keluarga.
2. Santunan kematian sebesr Rp. 5.000.000/ individu.
3. Biaya kesehatan dan pendidikan gratis serta BPJS ketenagakerjaan serta bantuan perumahan untuk petani dan nelayan.
4. Insentif bagi pegawai syarah mesjid, guru mengaji dan pengurus gereja.
5. Peningkatan sarana air bersih, kelistrikan, jalan, pelabuhan dan pariwisata.
6. Peningkatan tunjangan kinerja (TUKIN) ASN dan kesejahteraan PPPK.
7. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dari 10 % menjadi 15 %.
8. Menciptakan smart city dengan Free Wifi di semua Desa.

Lahir sebagai Putra Daerah Banggai Kepulauan ditambah lagi pengalaman yang mumpuni di bidang pemerintahan penulis yakin jika Rusli Moidady paham betul mengenai kondisi saat ini Banggai Kepulauan. Baik peluang, potensi juga problematika yang ada. Hal ini akan dilihat berdasarkan 100 hari pelaksanaan program kerjanya.

Jika berdasarkan visi misi 8 Berkah. Hemat penulis hanya ada tiga program prioritas yang harus dimasukan dalam 100 hari kerja RM-SK. Pertama soal Kelistrikan. Kita patut bersyukur pada akhirnya hampir semua wilayah di Banggai Kepulauan bisa menikmati listrik selama 24 jam.

Namun ternyata dengan peningkatan ini masih menuai permasalahan yakni ketidakmampuan dan keterbatasan mesin untuk menyuplai listrik se-Bangkep. Pada akhirnya listrik yang sudah beroperasi 24 jam di pelosok sering mengalami mati-hidup, hidup-mati kemudian mati seterusnya. Masyarakat geram dan harus gigit jari dengan keadaan ini.

Walaupun Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan terhadap PLN. Tapi setidaknya Pemerintah Daerah bisa memberikan ultimatum keras kepada pihak PLN. Karena pelayananannya yang semakin buruk. Agar kepala PLN serius dalam menangani persoalan listrik di Banggai Kepulauan.

Kedua soal komitmen penyelesaian problem air bersih di Bulagi, Bulagi Selatan dan sekitarnya. Karena hal ini telah menjadi harapan panjang dan sering menjadi janji-janji politik yang dikemas dalam pepesan kosong. Akhirnya masyarkat Bulagi bersaudara hanya mendapat bungkus pepes yang telah hangus. Pahit rasanya. Namun masyarakat Bulagi Bersaudara masih menaruh harapan tinggi pada Bupati Rusli Moidady-Sherfy Kambei untuk menuntaskan persoalan air bersih di wilayah mereka.

Ketiga soal peningkatan daya beli masyarakat. Point ketiga ini menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut ekonomi masyarakat Banggai Kepulauan. Berdasarkan hasil analisis, riset dan interview dengan beberapa kalangan bahwa salah satu sektor yang mempengaruhi meningkatnya daya beli masyarakat adalah para pegawai negeri. Mungkin kedepan perlu adanya data mengenai berapa persen dari total populasi Kota Salakan berprofesi sebagai PNS dan Honorer.

Salah satu contohnya diawal tahun 2025 PNS selama dua bulan belum menerima gaji apapun. Mungkin gaji ngonten ya. Hehehe. Imbas dari hal ini, ekonomi di Kota Salakan bergerak sangat lamban. Sejumlah UMKM seakan ingin berteriak di siang bolong. Pasar tradisional sepi melompom. Penjual rempah-rempah kering kerontong. Pada akhirnya aset berharga dijual untuk bisa menutupi pinjaman disana-sini.

Menaikan tukin itu sangat dinanti oleh Pegawai Negeri. Siapa ya yang tidak mau. Tapi mengupayakan agar upah secepatnya dibayarkan itu lebih baik. Mengingat perputaran ekonomi di Banggai Kepulauan salah satunya bergantung pada gaji pegawai. Komitmen nyata Bupati Rusli Moidady untuk mengatasi soal keterlambatan pembayaran gaji PNS sangat dinanti. Jangan harapan baru yang terus digaunhkan hanya menjadi harapan yang terus dinanti. Bukan harapan yang menjadi kenyataan.

Terakhir soal keberanian Bupati terpilih Rusli Moidady menyelesaikan masalah kasus yang murugikan negara. Angkanya sangat fantastis hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Hal ini juga telah disampaikan oleh ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Banggai Kepulaun Irwanto I. T. Bua, di lansir dari media online Banggai Raya 21/02/2025.

Apapun makanannya minumnya tetap air putih. Apapun keadaannya harapan kita ke Rusli Moidadi. Perhelatan poliitk telah usai. Tidak ada lagi ini, itu, saya, kamu. Karena kita semua satu masyarakat Banggai Kepulauan. Tentunya kita do'kan agar RM-SK tetap amanah dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Banggai Kepulauan.

Penulis : NaWa