Pandangan Kritis Terkait Tulisan Bapak Drs Study Rizal "Menakar Harapan Jemaah: Gus Irfan, Dahnil, dan Reformasi Kementrian Haji dan Umrah"

Tulisan "Menakar Harapan Jemaah: Gus Irfan, Dahnil, dan Reformasi Kementerian Haji dan Umrah" mengangkat isu penting terkait pelantikan Gus Irfan dan Dahnil di Kementerian Haji dan Umrah yang bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi simbol upaya negara mereformasi tata kelola ibadah haji dan umrah yang selama ini banyak mendapat kritik publik. Secara kritis, tulisan ini membahas aspek politik dan kultural dalam pelantikan tersebut, yakni upaya negara merangkul legitimasi keagamaan dari Gus Irfan yang berafiliasi dengan NU, sekaligus mempertahankan kontrol politik melalui Dahnil yang dekat dengan Presiden Prabowo.

Tulisan tersebut juga mengingatkan bahwa reformasi akan kehilangan maknanya jika tidak diikuti dengan perubahan nyata dalam pelayanan, transparansi biaya, dan akuntabilitas.  Ada kekhawatiran bahwa kementerian hanya berfungsi sebagai alat legitimasi politik dan tidak berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik yang benar-benar mendengarkan dan mendukung aspirasi jamaah.  Kritik tajam diarahkan pada komunikasi negara yang selama ini dilakukan secara tidak jelas dan sering menyalahkan publik atas masalah yang sedang terjadi.  Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan reformasi kementerian tidak hanya pada hari pelantikan, tetapi juga pada seberapa banyak anggota staf merasakan pelayanan yang lebih manusiawi, teratur, dan tidak berperikemanusiaan.

Secara keseluruhan, tulisan ini dengan tepat mengkaji perspektif budaya, politik, komunikasi kritis, dan aspek politisasi agama dalam birokrasi pelayanan ibadah dan pentingnya mengubah cara komunikasi kekuasaan yang selama ini timpang menjadi lebih dialogis, terlibat, dan terbuka.  Agar ibadah haji tidak hanya menjadi ritual spiritual tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan negara kepada rakyat, reformasi harus berani mengubah praktik lama yang sarat dengan keuntungan ekonomi dan politik. Pandangan kritis ini sangat relevan karena terfokus pada harapan jemaah dan mengingatkan bahwa perubahan birokrasi memerlukan niat dan tindakan nyata, bukan hanya pergantian pejabat secara simbolik untuk menilai peluang dan tantangan reformasi di Kementerian Haji dan Umrah.