Jalan tol memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Keberadaanya juga menjadi stimulus positif munculnya pusat-pusat ekonomi yang baru dalam suatu kawasan. Juga mampu memberikan revenue yang tinggi dalam dunia investasi. Bahkan jalan tol bisa menjadi tulang punggung utama sistem transportasi darat yang mampu memberikan kontribusi positif bagi gerak pembangunan di suatu negara.
Mungkin karena berbagai fungsi itulah Presiden Jokowi begitu antusias membangun jalan tol di era kepemimpinannya. Gebrakan Presiden Joko Widowo dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terangkai dalam Proyek Strategis Nasional. Dalam merealisasi ratusan mega proyek infrastruktur tersebut, Jokowi menghadapi berbagai problema. Antara lain: masalah pendanaan, penyediaan lahan, ganti untung para pemilik lahan, birokrasi, kordinasi antar lembaga, keamanan dan sebagainya.
Di lain pihak, ada saja segelintir orang yang berpandangan negatif terhadap program kerja Jokowi. Menurut salah satu dari mereka, kebijakan tersebut tidak perlu dipaksakan pelaksanaannya, karena kondisi ekonomi sedang lesu. Ada pula yang mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digerakkan Jokowi itu kurang memiliki arah yang jelas. Lalu bagaimana dengan reaksi Jokowi sendiri dengan pendapat segelintir orang yang cenderung negatif di atas? Kiranya Jokowi tidak terlalu ambil pusing dan tetap melangkah mewujudkan program pembangunannya. Tampak, dirinya selalu menegaskan "kerja, kerja dan kerja."
Dalam salah satu poin Nawa Cita disebutkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju serta bangkit bersama dengan bangsa Asia lainnya. Hal ini dilakukan dengan cara membangun infrastruktur berupa membangun jala, pelabuhan, bandara dan kawasan ekonomi lainnya.
Tahukan kemunculan gerakan-gerakan seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) berawal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistis. Hasil sumber daya alam (SDA) Aceh dan Papua yang kaya dan berlimpah tak menyejahterakan penduduk lokal, justru hasil sumber daya alam tersebut hanya dinikmati segelintir elit yang berpusat di Jakarta. Sulit membayangkan persatuan Indonesia, jika masih terdapat ketidakadilan baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Jadi aneh saja jika ada sejumlah orang-orang yang menghujat pembangunan yang sedang dilakukan besar-besaran di negeri ini. Mungkin orang tersebut kurang memahami apa itu sila ke 5. Ingatlah Indonesia ini bukan hanya pulau Jawa saja orang-orang di luar pulau Jawa juga butuh pembangunan tersebut, mulai sekarang janganlah bersikap manja yang berteriak keadilan, subsidi BBM dihapuskan saja sudah berdemo padahal orang-orang di luar pulau Jawa selama ini begitu sangat berusaha untuk mendapatkannya.
Pemerintahan Jokowi -- JK menyadari ketimpangan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Kini kawasan timur Indonesia lebih dipacu pembangunannya. Denagan adanya infrastruktur yang bagus serta tertata rapi, maka bisa dipastikan bahwa suatu daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Tak salah jika Presiden Jokowi dalam Nawa Citanya memusatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Ia dengan berani mendobrak mitos sentralisasi pembangunan di wilayah barat, melalui pembangunan Trans Papua beberapa waktu lalu.
Melalui tulisan author memberikan saran untuk kalian yang pesimis mari kita ciptakan optimisme kepada bangsa ini, kita yakin bahwa Presiden kita ini berniat baik, Beliau yang mau memandang kita orang-orang terpingirkan dan terlupakan dari daratan Kalimantan, Sulawesi, Papaua, atau daerah lainnya. Kalaupun masih dan akan tetap ada yang menghujat pembangunan yang Presiden kita lakukan. Kami dari Indonesia pinggiran sungguh sangatlah terbantu dan berterimaksih Karena Bapak sudah mau membangun pemerataan di wilayah terlupakan kami ini.
