Mohon tunggu...
nashiraandina
nashiraandina Mohon Tunggu... Mahasiswa

Saya memiliki hobi berolahraga dan suka menulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Efisiensi Biaya Mudik Lebaran 2025: Sesuaikah dengan Nilai Pancasila?

7 April 2025   18:00 Diperbarui: 7 April 2025   16:56 36
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Penurun angka pemudik di Indonesia mulai terlihat menjelang Lebaran 2025. Salah satu aspek penting yang menjadi faktor utama penurunan tersebut yaitu efisiensi biaya yang sedang digalakkan diseluruh Indonesia, salah satunya efisiensi di sektor transportasi. Pemotongan biaya operasional hingga menurunkan kualitas layanan dilakukan untuk menekan harga tiket. Namun keluhan muncul terutama dari masyarakat menengah ke bawah yang sudah terbiasa menggunakan transportasi umum untuk mudik.

Efisiensi biaya ternyata kurang sejalan dengan dasar negara kita Pancasila, karena efisiensi sendiri diterapkan tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat mengabaikan sila kelima yaitu Keadillan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketika harga transportasi melonjak, masyarakat berpenghasilan rendah justru mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya membatalkan untuk pulang kampung karena biaya yang tidak terjangkau.

"Mencari uang sulit, berdagang saja kurang untungnya, jadi kami terpaksa lebaran lewat video call untuk menghemat pengeluaran," kata Wati warga yang tidak sempat menikmati mudik lebaran.

Sila keempat Pancasila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, menekankan pada musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Baik pemerintah maupun penyedia layanan transportasi seharusnya mendengarkan pendapat masyarakat serta mencari solusi bersama dan tidak hanya berfokus pada efisiensi semata. Efisiensi biaya pada kasus ini tetap harus mempertimbangkan hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang layak, tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan layanan yang ada.

Mudik adalah perjalanan fisik dan momen emosional yang memperkuat tali silaturahmi dan persatuan. Oleh karenanya, kebijakan efisiensi biaya sektor transportasi sudah seharusnya berpihak pada rakyat, bukan hanya target angka saja.

Pancasila sebagai tumpuan kita dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan keadilan sosial. Keadilan dan kemudahan akses yang setara seharusnya dijamin pemerintah dalam setiap kebijakan yang dibuatnya untuk masyarakat. Agar seluruh lapisan masyarakat yang ada dapat merayakan kemenangan lebaran tanpa beban biaya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun