Mantan Presiden Republik Indoneisa, Joko Widodo, pada hari ini (30/4/2025) resmi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang selama ini dialamtkan kepadanya. Isu ini telah lama bergulir di tengah masyarakat, bahkan sejak saat ia masih menjabat sebagai Presiden, namun baru kali ini ia mengambil langkah hukum secara resmi.
Pengamat politik Rocky Gerung merespons langkah tersebut melalui video yang di unggah di kanal YouTube-nya. Ia menilai bahwa persoalan bukan pada tindakan pelaporan itu sendiri, tetapi mengapa baru dilakukan sekarang.
"Ini akan menjadi berita abad ini. Jokowi datang untuk memperkarakan aktivis-aktivis yang mempertanyakan ijazahnya. Nggak ada soal, yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang?" ujar Rocky dalam videonya.
Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi kembali menjadi perbincangan hangat publik dalam beberapa pekan terakhir. Berbagai opini dan narasi terus beredar, baik di media sosial maupun forum diskusi politik. Di tengah memanasnya isu tersebut, muncul pertanyaan lebih besar tentang motif dan dampak dari tindakan hukum ini.
"Justru Jokowi bisa dituduh balik karena dianggap memicu kegaduhan. Kenapa tidak dilaporkan sejak dua tahun lalu?" tambah Rocky
Apakah Tindakan Ini Tepat untuk Seorang Mantan Presiden?
Dari sisi hukum, tindakan Jokowi melaporkan tuduhan fitnah adalah hak setiap warga negara. Langkah ini sah sebagai bentuk pembelaan terhadap reputasi dan integritas pribadi sebagai seorang tokoh publik. Namun sebagai mantan kepala negara, pilihan waktu dan konteks pelaporan yang manjadi kurang tepat.
Publik bertanya mengapa laporan ini baru dilakukan setelah tidak lagi menjabat dan setelah isu tersebut menimbulakn kegaduhan yang meluas. Padahal, jika dilakukan sejak awal ketika isu pertama kali muncul, langkah ini bisa dianggap lebih tegas dan proaktif.
Langkah pelaporan di tengah sorotan politik seperti saat ini juga membuka ruang spekulasi soal motif dibaliknya. Alih-alih meredam kegaduhan, tindakan ini justru bisa memperbesar kontroversi dan memicu polarisasi, apalagi muncul tanggapan dari tokoh-tokoh publik.
Dari sudut pandang etika kepemimpinan, seorang mantan presiden diharapkan bisa bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan mementingkan stabilitas sosial. Keteladanan dalam menyikapi kritik dan fitnah menjadi cermin kualitas seorang negarawan. Tansparansi dan keterbukaan dari awal seharusnya menjadi prioritas, bukan respons reaktif ketika tekanan publik sudah mencapai puncak.
Pelaporan mantan presiden Joko Widodo terhadap tudingan ijazah palsu menandai babak baru dalam polemik yang sudah lama beredar. Secara hukum, langkah tersebut sah. Namun secara etika dan waktu, keputusan ini memunculkan pertanyaan mendalam dari publik: Apakah ini demi keadilan, atau justru ada maksud terselubung?
