Selamatkan TTU dari Racun Mangan
Jumat, 15 April 2011 | 19:18 WIB
MAUMERE, POS KUPANG.Com -- Mangan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merupakan fenomena menarik dan menjadi perhatian dunia. Potensi mangan di daerah ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah setempat dan masyarakat TTU.
Dari sisi peluang, mangan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun Walhi NTT mengingatkan Pemda TTU hendaknya menyelamatkan masyarakat dari racun mangan yang merusakkan lingkungan hidup di daerah itu.
Pemerintah dan berbagai pihak diminta mengantisipasi bencana ekologi seiiring maraknya perusakan hutan, bentangan alam dan tata hidrologi air melalui berbagai tindakan ekstraktif dan eksploitatif demi pemenuhan industri negara kapitalis.
Demikian siaran pers Walhi NTT yang diterima Pos Kupang di Maumere. Siaran pers itu ditandatangani Carolus Winfridus Keupung, Direktur Walhi NTT Manajer Program Walhi NTT.
Walhi menyikapi kegiatan Yayasan Bife Kuan (Yabiku) yang melakukan trainning Advokasi Pertambangan Mangan dengan tujuan meningkatkan kapasitas tim untuk selanjutnya mampu memfasilitasi pendidikan di komunitas tentang mangan dan dampaknya, menyampaikan persepsi tentang model tata kelola mangan di TTU dan menggalang kemitraan antara berbagai pihak dalam rangka mendukung tata kelola mangan di Kabupaten TTU (Selasa-Kamis, 5 - 7 April 2011) lalu.
Lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan di Hotel Frawijaya ini perlu mengenal pertambangan mangan dan dampaknya dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta merancang strategi menjaga kelestarian lingkungan sesuai kemampuan masyarakat. Dalam kegiatan itu, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, SPt, dalam sambutannya mengatakan, jika tambang penting untuk masyarakat TTU, namun pengelolaannya harus memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku dan tidak merusak lingkungan.
Menurut Fernandes, agar terjadi keseimbangan pengelolaan antara tambang dan lingkungan, maka perlu ada diskusi lebih lanjut, terutama berkaitan hak masyarakat di setiap wilayah izin hak adat, ulayat di lokasi pertambangan.
Menyikapi kegiatan advokasi pertambangan di TTU ini, Walhi NTT ingin mengkritisi beberapa hal di antaranya, pertama, pertambangan mangan dalam analisis perempuan sungguh dibutuhkan karena kelompok perempuan adalah kelompok sosial yang rentan dan terabaikan hak-haknya terutama hak kesehatan. Dan ini dibutuhkan dalam berbagai aktivitas pengelolaan sumber daya alam. Kedua, kegiatan advokasi pertambangan mangan dengan melibatkan unsur masyarakat, LSM, gereja, pengusaha dan pemerintah adalah wujud harmonisasi para stakeholder untuk mendorong adanya pertambangan mangan di kabupaten TTU.
Dengan demikian kajian dan analisis daya rusak tambang diduga dirasionalisasi untuk mendukung pertambangan di TTU karena hingga hari ini tidak ada suatu pembelajaran bahwa pertambangan itu ramah lingkungan. Malah yang sudah pasti pertambangan akan merusak bentangan alam (landscape), daerah penyimpan air (water scatchman area) yang bisa berakibat pada kekeringan sumber mata air, dan lebih dari itu berkurangnya lahan pertanian bagi rakyat (petani). (ris)
