Pemerintah Kota Bandung telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis untuk memperhatikan kebutuhan dasar gizi siswa sekolah. Program ini ditujukan untuk siswa dari SD, SMP, hingga SMA, dan memprioritaskan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selama pelaksanaannya, semua siswa yang didaftarkan sebagai penerima manfaat akan mendapatkan makan siang gratis selama waktu kelas.
Program ini pasti memiliki tujuan yang sangat mulia. Pemerintah berharap bahwa dengan memenuhi kebutuhan makanan siang hari siswa, mereka akan dapat lebih fokus saat belajar di kelas. Sudah ada jaminan bahwa anak-anak akan mendapatkan makanan yang layak dan bergizi selama mereka berada di sekolah. Ini berarti mereka tidak perlu lagi menahan lapar selama pelajaran. Selain itu, MBG bertujuan untuk mencegah stunting dan gangguan pertumbuhan lainnya yang dapat mengancam masa depan anak-anak Kota Bandung.
Tetapi jika Kita melihat program ini dari dekat---bukan dari panggung peresmian atau dari baliho besar di depan sekolah---kenyataannya jauh lebih sulit daripada yang Anda bayangkan. Program MBG masih menghadapi banyak masalah mendasar yang cukup serius. Catatan penting yang harus diperhatikan adalah masalah seperti distribusi yang tidak merata, pengiriman yang tertunda, kualitas makanan yang diragukan, dan kurangnya pengawasan lapangan.
Terlepas dari kenyataan bahwa hal-hal terlihat sempurna di kertas, situasi di lapangan menimbulkan banyak pertanyaan. Program yang diluncurkan dengan sangat antusias ini tampaknya tidak memiliki sistem yang siap dan sumber daya yang memadai untuk menyokongnya. Hasilnya, MBG tampak seperti program yang ditargetkan, diluncurkan dengan cepat, dan tidak mempertimbangkan banyak aspek teknis.
Masalah Bukan Pada Niat, Tapi Eksekusi
Perlu dicatat bahwa masalah utama dengan MBG bukanlah tujuan utamanya. Intervensi sosial yang sangat penting, yang sudah dilaksanakan di banyak negara, adalah memberi makan anak-anak secara gratis. Namun, apa pun tujuan sebuah program, jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati, hasilnya bisa buruk atau bahkan merugikan.
Distribusi makanan yang tidak merata adalah salah satu masalah paling mencolok. Sejak program dimulai, beberapa sekolah di pusat kota seperti Coblong, Cicendo, dan Kiaracondong telah menerima bantuan. Sebaliknya, distribusi pendidikan terlambat di daerah pinggiran kota seperti Ujungberung, Cidadap, dan Cibiru. Beberapa bulan setelah program diumumkan, bahkan ada sekolah yang belum menerima bantuan sama sekali.
Meskipun demikian, berdasarkan kondisi sosial ekonomi, sekolah-sekolah di daerah pinggiran ini adalah yang paling membutuhkan program MBG. Banyak siswa berasal dari keluarga buruh harian, pedagang kecil, atau bahkan tidak memiliki penghasilan tetap. Di daerah-daerah yang lebih maju secara ekonomi, distribusi berjalan lebih lancar. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak berfokus pada kebutuhan, tetapi lebih pada urutan administratif atau kedekatan wilayah dengan pusat kota.
Dalam program yang disebut sebagai "berbasis keadilan sosial", ketidaksamaan seperti ini tidak boleh terjadi. Jika pemerintah ingin MBG menjadi solusi untuk ketimpangan gizi anak sekolah, keadilan distribusi harus menjadi prinsip utama sejak awal.
Gizi yang Dipertanyakan
