Asimetri kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi sumber ketegangan dalam sistem politik Indonesia. Banyak kewenangan yang secara teoritis telah didesentralisasikan, tetapi dalam praktiknya masih tergantung pada persetujuan atau koordinasi dengan pusat.
Reformasi yang diperlukan mencakup:
- Klarifikasi pembagian kewenangan yang lebih tegas
- Penguatan kapasitas fiskal daerah
- Perbaikan mekanisme koordinasi antartingkat pemerintahan
- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif
 Checks and Balances
Sistem checks and balances dalam demokrasi Indonesia masih perlu diperkuat. Dominasi eksekutif yang kuat, legislatif yang lemah, dan yudikatif yang masih dalam proses konsolidasi menciptakan ketidakseimbangan yang dapat mengancam demokrasi.
Langkah-langkah penguatan yang perlu dilakukan:
- Memperkuat kapasitas legislatif dalam fungsi legislasi dan pengawasan
- Meningkatkan independensi yudikatif
