Nasib Integrasi Bangsa Indonesia di Tengah Hiruk Pikuk Demonstrasi Sebagai Sarana Protes Masyarakat

Dalam beberapa minggu ke belakang, kabar-kabar yang tak sedap untuk di dengar bergema kepada kita. Aksi demonstrasi ada di tiap penjuru negeri kita Indonesia, masa menunut keadilan yang seharusnya didapatkan sejak dulu, yang seharusnya ada dan sudah lama tertera dalam sila ke lima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lantas ke mana hilangnya sila ke lima itu saat ini?

Para pendemo yang memerjuangkan hak mereka sebagai bangsa Indonesia justru banyak yang berjatuhan dan gugur dalam aksi kemanusiaannya. Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menjadi wakil rakyat dianggap melenceng dari tugas mereka, pendemo bertanya-tanyadisaat mereka berjuang untuk meminta hak mereka di depan kantor DPR RI ke mana para pejabat negara ini? Mengapa bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat pemerintahan tidak bisa menemui para pendemo untuk sama-sama berdiskusi mengenai tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada pemerintahan dengan baik? Mengapa bersembunyi?

Mungkin kalau saja pendemo ditanggapi dengan baik dan dihadapi dengan koordinasi yang tepat dari berbagai pihak yang berwenang, demonstrasi di seluruh penjuru Indonesia tidak akan menjadi semenakutkan ini untuk masyarakat Indonesia. Apalagi dengan kabar tidak mengenakan yang datang dari saudara Affan Kurniawan yang gugur pada Kamis, 28 Agustus 2025, Senayan, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa tersebut masa mulai memanas, dan dari situ aksi demo yang brutal dimulai, yang awalnya hanya menuntut pada Dewan Perwakilan Rakyat saja, lalu berbelok sedikit ke pada lembaga kepolisian. Demo memanas di berbagai penjuru Indonesia hal ini menurut saya juga sebuah distraksi yang tidak disengaja dan sangat tidak diinginkan karena peristiwa gugurnya saudara Affan Kurniawan, sehingga yang awalnya rakyat indonesia menuntut kepada Dewan

Perwakilan Rakyat atas kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal menurut masyarakat Indonesia dan sampailah kepada mendemo lembaga kepolisian. Lama-kelamaan aksi demosntrasi di Indonesia semakin memanas sampai terjadi pembakaran-pembakaran fasilitas umum pusat kotamaupun daerah seperti gedung DPRD Makassar, Halte-halte yang sangat krusial untuk kegiata masyarakat sehari-hari dan hal ini sangat merugikan negara kita.

Pendemo juga mulai saling serang satu sama lain karena mereka sama-sama meletakkan rasa curiga ada pihak-pihak provokator yang ikut ke dalam aksi mereka sehingga berjatuhan lagi banyak korban akibat demonstrasi yang semakin memanas ini.

Integrasi Nasional lamat-lamat memudar di tengah aksi demontsrasi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Integrasi yang seharusnya menjadi pegangan kokoh masyarakat Indonesia yang beragam ini seharusnya bisa menjadi senjata yang kuat untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di negeri kita, namun integrasi yang didamba-dambakan itu malah pudardalam beberapa waktu hingga sempat terjadi aksi serang menyerang antar warga atas dasar prasangka. Lebih parah lagi, demontrasi dijadikan oleh beberapa pihak sebagai saranauntuk menyebarkan isu SARA yang sangat krusial untuk memecah bangsa Indonesia. Hal lain yang juga menonjol dari demontrasi ini adalah penjarahan-penjarahan dari anggot beberapa Dewan Perwakilan Rakyat dan satu Menteri Keuangan Republik Indonesia yang membuat geram masyarakat denagan argumentasi dan sikap mereka dalam menanggapi berita kenaikan gaji DPR dan beberapa isu penghinaan-penghinaan kepada masyarakat yang digadan-gadang menjadi aspek utama mengapa demonstrasi ini dilakukan oleh masyarakat. Sebagian pihak mengatakan bahwa penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia ini pantas sebagai balasan untuk beberapa pihak tersebut atas apa yang mereka lakukan. Namun sebagian lagi menganggap bahwa hal tersebut adalah tindakan tidak pantas dilakukan mengingat tujuan awal dari demonstrasi ini adalah untuk meminta keadilan kepada pihak pemerintah, namun malah membuat masyarakat terpecah belah.

Di sisi lainnya segenap masyarakat juga mencoba menyatukan kembali puing-puing integrasi yang sempat terpecah itu dengan memberi himbauan yang menyadarkan bahwa yang seharusnya di lawan itu adalah keputusan-keputusan pemerintah yang menohok dan merugikanrakyat, bukan malah saling serang satu sama lain. 

Dari sisi positif saya menyoroti segenapkegiatan yang dilakukan oleh beberapa kalangan untuk ramai-ramai membenahi fasilitas-fasilitas umum yang sempat dirusak oleh beberapa pihak yang berdemontrasi. Mereka bersama-sama dan saling bantu merentangkan tangan untuk membersihkan serta mengecat ulang fasilitas umum seperti halte, gedung gedung yang sempat dibakar atau dirusak, dan fasum-fasum lainnya. Darisini dapat kita lihat bahwa integrasi itu tidak benar-benar lenyap dalam diri bangsa Indonesia, walaupun beberapa pihak berusaha untuk memecah dan memprovokasi masyarakat untukterpecah, beberapa pihak justru saling rangkul dan saling menyadarkan untuk kembali bersatu dan mengingatkan apa tujuan awal para pendemo. Beberapa konten dan komen di platform media sosial juga aktif untuk menggalakkan seruan untuk kembali bersatu dan tidak terprovokasi.

Bagi saya, pokok dari permasalahan ini adalah pada bagaimana rakyat menggunakanhaknya, serta bagaimana pemerintah merespons aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Perlu kita sadari bersama bahwa seharusnya demonstrasi bukanlah ajang untuk melampiaskan emosi dan kekesalan dengan tindakan yang anarkis, melainkan sarana dialog politik anatara instansi pemerintahan dengan segenap masyarakat yang ingin protes, dan dari pihak pemerintah pun terutama Dewan Perwakilan Rakyat punya kebijaksanaan dan itikad baik untuk merespons dan menanggulangi aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada dengan baik. Jika demonstrasi dijalankan dengan damai, tertib, dan sesuai aturan yang ada, maka pesan yang disampaikan justru akan lebih kuat dan mudah diterima. Pemerintah seharusnya tidak bersikap alergi pada kritik-kritik dari rakyatdan menjadikan demonstrasi sebagai sarana mengevaluasi beberapa kebijakan-kebijakan yang dirasa memang merugikan masyarakat. Saya percaya bahwa integrasi nasional tidak hanya dibangun lewat semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, tetapi juga melalui praktik nyata dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia sehari-hari.