Review Buku Hukum acara peradilan agama

Judul: Hukum Acara Peradilan Agama
Penulis: Dr. Ernawati, S.H., M.H
Penerbit: Rajawali Pers, Depok
Cetakan: Ke-2, Oktober 2024

Reviewer: Nadjwa Aulia S (232121003) HKI5A

Rangkuman singkat 

Bab 1 -- Pendahuluan & Dasar Hukum

• Menjelaskan pengertian hukum acara peradilan agama.
• Landasan konstitusional: UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009.
• Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Bab 2 -- Sejarah Peradilan Agama

• Peradilan agama di masa kerajaan Islam Nusantara.
• Masa kolonial Belanda: peradilan agama dibatasi kewenangannya.
• Masa Jepang: ada pengakuan terbatas.
• Pasca kemerdekaan: lahir UU No. 7 Tahun 1989 sebagai tonggak penting.
• Reformasi hukum: perluasan kewenangan termasuk ekonomi syariah.

Bab 3 -- Kedudukan, Asas, dan Kompetensi

• Asas peradilan: sederhana, cepat, biaya ringan, terbuka untuk umum, hakim aktif.
• Kompetensi absolut: perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.
• Kompetensi relatif: ditentukan oleh domisili tergugat atau lokasi objek sengketa.

Bab 4 -- Struktur Organisasi Peradilan Agama

• Tingkat pertama: Pengadilan Agama.
• Tingkat banding: Pengadilan Tinggi Agama.
• Tingkat kasasi & PK: Mahkamah Agung.
• Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU terkait.

Bab 5 -- Proses Beracara

• Tahap awal: pendaftaran perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak.
• Persidangan: pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik.
• Pembuktian: alat bukti (saksi, surat, pengakuan, sumpah, persangkaan).
• Putusan: amar putusan, pertimbangan hukum, eksekusi.

Bab 6 -- Upaya Hukum

• Biasa: banding, kasasi.
• Luar biasa: peninjauan kembali (PK).
• Syarat, prosedur, dan batas waktu pengajuan.

Bab 7 -- Produk Peradilan

• Putusan: mengakhiri sengketa.
• Penetapan: bersifat administratif (misalnya penetapan ahli waris, itsbat nikah).

Bab 8 -- Bantuan Hukum & Akses Keadilan

• Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama.
• Upaya meningkatkan akses masyarakat kecil terhadap keadilan.