Minimnya Ruang Terbuka Hijau di Jakarta serta Kaitannya terhadap Manajemen Lahan dan Bentuk Kota

Indonesia adalah negara yang terus mengalami perkembangan dalam segala bidang, yang berarti kota-kota nya pun mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kondisi perkotaan di Indonesia saat ini sangat berkembang dengan pesat dengan tingkat urbanisasi yang tinggi yang menyebabkan peledakan jumlah penduduk di kota. 

Apabila tidak diatur sedemikian rupa dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan fisik dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan. Berbicara mengenai lingkungan fisik, kita dapat melihat sendiri contoh nyata yang ada di salah satu kota besar di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi ibukota negara yaitu kota Jakarta. Banyak kualitas lingkungan fisik di Jakarta yang masih dapat dikatakan belum berkualitas baik dan contoh yang akan diambil adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dalam Permen PU. No. 05 Tahun 2008 dijelaskan bahwa RTH merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. 

UU tersebut mengamanatkan alokasi ruang untuk RTH di kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, di mana 2/3-nya merupakan RTH publik yang berarti merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota. Tetapi, berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, jumlah RTH di DKI Jakarta mencapai 3.131 unit yaitu hanya berjumlah 9,98% dari total luas wilayah. 

Angka ini masih jauh dari 30% yang seharusnya dimiliki oleh DKI Jakarta. Maka dari itu masalah tersebut masuk termasuk ke dalam isu strategis daerah. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari tahun ke tahun. RPJMD tersebut membantu proses pembentukan suatu kota dimana sebuah kota harus diatur tata kelolanya yang biasa disebut Tata Kelola Perkotaan.

Penyediaan RTH juga diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Di kota-kota besar termasuk Jakarta terdapat permasalahan penyediaan RTH dengan Fungsi Tertentu yaitu RTH pada sempadan rel kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi, dan sempadan sungai atau yang biasa disebut Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Pada studi kasus di Jakarta, daerah-daerah tersebut masih diduduki oleh masyarakat dengan hak milik dan belum diambil alih oleh pemerintah sehingga daerah tersebut belum difungsikan sebagai RTH seperti yang seharusnya tertulis pada pedoman diatas.

Dalam tata kelola perkotaan terdapat 6 komponen yang harus dipertimbangkan, antara lain Planning Process, Competitivines, Infrastructureand system management, Land and Urban Form Management, Urban Institusional Management, dan Urban Space and Hinterland Management.

Yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini adalah mengenai Land and Urban Form Management atau Manajemen Lahan dan Bentuk Perkotaan. Dari kuliah tamu yang saya dapat dengan judul "Tata Kota Perkotaan Di Indonesia", terdapat dua elemen pendukung komponen tersebut yaitu Key Actorsdan Creativity and Innovation. Key actors dalam hal tersebut adalah stakeholder yang terlibat yaitu yang berfungsi sebagai pengambil keputusan. 

Sedangkan Creativity and Innovationyaitu dalam merencanakan suatu kota harus ada inovasi dan kreativitas agar tercipta sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan kota itu sendiri dan tidak monoton.

Pengelolaan atau yang dapat disebut manajemen adalah pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.