Saat Pajak dan Subsidi Menjadi Penyelamat Lingkungan

Pernahkah kamu berpikir kenapa harga barang tidak selalu mencerminkan dampaknya bagi lingkungan atau masyarakat? Misalnya, perusahaan yang menghasilkan kertas juga mencemari sungai, atau seseorang yang divaksin ikut melindungi orang lain dari penyakit. Inilah yang disebut eksternalitas --- dampak sampingan dari kegiatan ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar.

Masalahnya, pasar hanya melihat keuntungan dan biaya pribadi, bukan dampak sosialnya. Akibatnya, kegiatan yang merusak lingkungan jadi terlalu murah, sedangkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat malah kurang diminati. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk "meluruskan" keadaan lewat kebijakan pajak dan subsidi.

Kalau suatu kegiatan menimbulkan dampak negatif, seperti polusi atau emisi karbon, pemerintah bisa mengenakan pajak korektif. Pajak ini membuat pelaku usaha membayar sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya, pabrik kertas yang mencemari sungai dikenai pajak tambahan, sehingga mereka terdorong mencari cara produksi yang lebih ramah lingkungan.

Sebaliknya, untuk kegiatan yang membawa dampak positif, seperti vaksinasi atau penanaman pohon, pemerintah bisa memberi subsidi. Tujuannya sederhana: agar semakin banyak orang mau melakukannya karena biaya yang ditanggung jadi lebih ringan.

Tentu, kebijakan seperti ini tidak selalu mudah. Menghitung seberapa besar kerusakan lingkungan atau manfaat sosial bukan perkara sederhana. Namun jika dilakukan dengan transparan dan berdasarkan riset, pajak dan subsidi bisa menjadi alat ampuh untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan lingkungan yang lebih sehat.

Pada akhirnya, pajak dan subsidi bukan sekadar urusan angka, tapi juga cara kita menata ulang tanggung jawab bersama terhadap bumi. Karena kalau bukan sekarang kita memperbaikinya, nanti bisa jadi terlalu terlambat.