Daftar Terbaru Nama Calon Menteri: Cocokkah dengan keinginan masyarakat?

Berikut daftar terbaru nama calon menteri kabinet Jokowi yang beredar pagi ini dari group ke group sosial media:

1. 
   
2. Menko Ekonomi     : Sofyan Djalil
   
3. Menko Kesra           : Puan Maharani
   
4. Menteri Kehutanan dan Lingkungan: Siti Nurbaya
   
5. Menteri Perhubungan     : Ignatius Jonan
   
6. Menteri Dalam Negeri     : Tjahjo Kumolo
   
7. Menteri Sekretaris Negara : Pramono Anung
   
8. Menteri Sekretaris Kabinet: Anies Baswedan
   
9. Mendikbud Dasmen        : Komarudin Hidayat
   
10. Menristek Dikti                 : Sudarto Hadi
    
11. Menteri Pemuda dan Olahraga : Yuddy Chrisnandi
    
12. Menteri Agraria                : Ferry Mursyidan Baldan
    
13. Penteri Perindustrian dan Perdagangan: Rahmat Gobel
    
14. Menteri ESDM                  : Kuntoro Mangkusubroto
    
15. Menkominfo                     : Niken Prasetyo
    
16. Menteri Pertahanan       : Ryamizard Ryacudu
    
17. Kepala Staf Kabinet        : Luhut Panjaitan
    
18. Menteri Keuangan          : Bambang Brodjonegoro
    
19. Menteri BUMN                 : Rini Soemarno
    
20. Menteri Luar Negeri       : Retno Hapsari
    
21. Menko Maritim                : Agus Suhartono
    
22. Menteri Agama                : Lukman Hakim
    
23. Menteri Kesehatan         : Tabrani Abdullah
    
24. Menteri Perumahan dan PU  : Basuki Hadimulyo
    
25. Menteri Koperasi            : Khofifah Indar Parawansa
    
26. MenPAN                           : Indrajati
    
27. Menteri Hukum dan HAM : Saldi Isra
    
28. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : ............
    
29. Jaksa Agung                    : Prasetyo
    

Dengan adanya penggabungan beberapa kementerian menjadi satu seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan,  jumlah menteri jadi tidak 34 lagi. Atau mungkin daftar ini juga belum lengkap, saya kurang tahu.

Yang menarik adalah, dari nama-nama yang beredar dan bahkan sempat diucapkan oleh beberapa fungsionaris partai, nama Sri Mulyani tidak ada di daftar terbaru tersebut. Berdasarkan berita yang dilansir beberapa media beberapa waktu lalu, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya penolakan dari berbagai pihak, salah satunya DPR, yang tidak menginginkan Sri Mulyani kembali duduk di dalam kabinet, dengan alasan keterkaitannya yang kuat dengan campur tangan internasional.

Nama lain yang tidak masuk yaitu Rusdi Kirana, pemilik Lion Air. Bicara soal Rusdi Kirana, menarik untuk diamati betapa sepak terjangnya dalam dunia bisnis ternyata bisa juga menarik perhatian dunia politik untuk menempatkannya dalam jajaran birokrasi. Setelah sempat menghebohkan dengan pembelian besar-besaran pesawat baru untuk memperkuat maskapainya, Rusdi juga sempat mengejutkan dengan masuk ke dunia politik dan bahkan menduduki jabatan strategis nomer 2 di partai besutannya Cak Imin, PKB. Semula saya mengira pengajuan nama Rusdi merupakan alat tawar-menawar antara PKB dan Jokowi untuk menempatkan setidaknya perwakilan PKB dalam Kabinet Jokowi pasca mundurnya Cak Imin sebagai calon menteri karena lebih memilih menjadi Ketua Partai. Namun melihat kondisi terkini, apabila daftar tersebut benar, maka sepertinya Jokowi lebih mengedepankan profesionalisme ketimbang prosesi balas budi kepada partai-partai pendukungnya selama ini. Suatu cara yang mungkin oke pada saat ini, namun dikhawatirkan juga bisa menjadi bumerang bagi dirinya dalam menjalankan pemerintahannya nanti.

Yang menarik lainnya dari daftar tersebut adalah masuknya Direktur RRI Niken Prasetyo sebagai calon Menkominfo menggantikan Tifatul Sembiring. Seperti diketahui, pasca pilpres kemarin, RRI menjadi salah satu lembaga yang melakukan quick count atau hitung cepat hasil pilpres yang memenangkan Jokowi sebagai calon presiden. Keikutsertaan RRI melalukan quick count sempat menuai pro dan kontra, disebabkan oleh katanya RRI menggunakan dana APBN untuk melakukan hitung cepat tersebut, padahal menurut mereka yang kontra, lembaga yang menggunakan dana APBN seharusnya netral dalam pilpres. Pada waktu itu, Niken Prasetyo sebagai Direktur RRI muncul dan memberikan pembelaan atas langkah RRI melakukan hitung cepat Pilpres 2014. Dikatakan bahwa RRI telah ikut melakukan quick count sejak pemilihan legislatif dan tidak ada yang protes terhadap langkah RRI tersebut. Juga dikatakan bahwa anggaran yang digunakan RRI untuk melakukan hitung cepat bukan berasal dari dana APBN. Apapun yang dituduhkan orang terhadap Niken dan lembaganya, semua sudah berlalu. Berikutnya, apabila memang dia terpilih menjadi Menkominfo, tantangan yang berat harus dihadapi terkait dengan tuntutan untuk menciptakan ICT yang lebih maju di Indonesia. Masyarakat membutuhkan internet saat ini jauh lebih maju dibandingkan 10 tahun lalu, dan tugas Niken untuk mewujudkannya di tengah masih semrawutnya dunia ICT di Indonesia.

Menarik untuk ditunggu, apa benar nama-nama yang ada dalam daftar tersebut akan terpilih menjadi menteri di kabinet Jokowi. Bisa siang ini pasca sholat Jum'at, atau sore nanti, pokoknya sebelum bulan Suro, karena menurut kepercayaan orang Jawa, katanya tidak boleh melakukan hal-hal penting di bulan Suro.

Salam Damai