Menyaksikan dan mengamati demonstrasi sejak 1958 --- sebelumnya menyikuti pergolakan di Indonesia melalui siaran radio dan koran-harian . Tetapi menyaksikan secara spesifik dan fisik yakni, saat puncak dukung mendukung PRRI --- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (1956-58).
Gerakan massa yang berkali-kali diamati sebagai peristiwa yang mendebarkan dan kritis adalah demonstrasi “anti Cina” yang berkali-kali terjadi di Indonesia (1958-1998) --- terutama di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera.
Peristiwa genting secara nasional yang kemudian mendorong aksi massa, yang dapat dibaca dari Sejarah --- yang sangat strategis bagi Proklamasi 17 Agustus 1945, adalah Rapat Umum Raksasa yang antara lain digerakkan oleh Tan Malaka, dengan dukungan secara fisik rakyat Banten terhadap Proklamasi. Aksi massa ke Jakarta oleh ribuan rakyat dari sekeliling Jakarta.
Demonstrasi itu memberi arti strategis bagi Sekutu, terutama Amerika Serikat. South East Asia Command ---SEAC, di bawah komando Laksamana Louis Mountbatten, yang mengirim Mayor Greenhalgh, dan kapal perang Cumberland (29 September 1945) menemukan fakta.
Belanda dan Sekutu sudah mulai ingin melakukan pendaratan ke Indonesia --- dengan alasan untuk melucuti tentara Dai Nippon; menegakkan ketertiban, karena massa pemuda dan rakyat merebut persenjataan Jepang. Rapat Raksasa di Lapangan IKADA 19 September 1945 --- adalah Resolusi bahwa Rakyat Indonesia kompak mendukung Proklamasi Kemerdekaan.
De fakto Republik Indonesia --- mempunyai wilayah, rakyat, pemerintahan dan cita-cita nasional.
Lawan, yakni Belanda dengan segala taktik menggerakkan instrument “divide et impera” --- memecah belah kekuatan Nasionalis, Patriotis, dan Revolusioner. Mereka, yang bisa dipengaruhi itu adalah para pengkhianat proklamasi, antek Belanda, dan para petualang vested-interest.
Demonstrasi yang luar biasa besar terjadi pada peralihan Kekuasaan Presiden Sukarno, yang korup secara politis --- dengan konsepsi NASAKOM-nya, membawa NKRI ke tepi jurang kehancuran --- aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM benar-benar dalam situasi kritis, waktu itu.
Tingkat inflasi terjadi pada angka ribuan persen, harga-harga menggila, bahan makanan terbatas, penawaran barang langka dan berkurang ---disamping terus menerus mencetak uang, harga BBM dinaikkan, karena Pemerintah membutuhkan dana untuk mengendalikan situasi yang kritis.
Indonesia mengalami Hyper-inflation --- Hiper inflasi !
Rakyat Jakarta dan Bandung bergerak --- terutama Front Pancasila dan Kesatuan-kesatuan Aksi, Mahasiswa-Pemuda-Pelajar-Buruh melakukan demonstrasi yang massif. Diformulasikan Tritura.
Tri Tuntutan Rakyat pada 10 Januari 1966 :
1.Bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI)
2.Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur PKI (Kabinet 100 Menteri Presiden Sukarno)
3.Turunkan Harga dan perbaikan perekonomian.
Demonstrasi Rakyat dan aksi massa bergelombang menyuarakan Tritura --- secara Idiil dan Politis Front Pancasila berhasil mengkonsolidasi kekuatan korektif terhadap pemerintahan Bung Karno --- aksi massa yang melanda seluruh Indonesia, terutama di kampus-kampus berhasil menyiapkan situasi dan kondisi secara akademik untuk menyongsong era baru, Orde Baru.
Perjuangan Akademisi, aksi massa yang dipelopori Mahasiswa, Pemuda-Pelajar, dan Buruh bukanlah bebas dari serangan balik Orde Lama --- mereka juga :
1.Melakukan taktik “divide et impera” memecah belah kekuatan Front Pancasila dengan kontra-isu, mengiming-iming jabatan, proyek melalui seminar dan pengkajian, suap dan sogok, umpan keuangan untuk kebutuhan aksi, dan bea siswa serta perjalanan ke luar negeri.
2.Melakukan taktik adu domba dengan membentuk aksi massa “Teror kontra Teror” yang digerakkan Badan Pusat Intelijen Indonesia (BPI), membentuk aksi massa “Aku Pendukung Sukarno (APES)” --- melakukan aksi isu kontra isu, terror, perampokan, gerakan politik pengalihan isu seperti, “Gerakan Mbah Suro di Jawa Tengah”.
Mungkin masih segar dalam ingatan anda, bagaimana Aksi massa dan demonstrasi dalam Gerakan Perubahan --- Reformasi mengkoreksi Orde Baru Pak Harto.
Karena aksi massa dan demonstrasi yang dijamin Konstitusi dan Undang-undang itu --- jalan demokratis, yang bisa pula menjadi “tenaga perubahan” --- maka ia mempunyai potensi : radikal, eksplosif, dan “ada krisis-ikutan”.
Siapa yang harus menangkal risiko itu ?
Pemerintahan yang Koruptif atau Kekuatan “People Power” ?
Lihatlah ke Negara Asean lainnya, Phillipina dan Thailand --- yang berpengalaman mengelola perubahan dengan People Power yang demokratis.
[MWA] (Polhankamnet -45)
