Berangkat dari sebuah histori akan konsep keAcehan telah lahir perilaku-perilaku yang menggambarkan bahwa penegakkan Syariat Islam di Aceh telah dijalankan jauh beberapa puluh tahun lalu. Sebagaimana bukti yang tercatat dalam sejarah disaat Teungku Chik Haji Muhammad Pante Kulu membuat sebuah karya Hikayat Prang Sabi yang dimana di dalam karyanya beliau mengilustrasikan ruh-ruh jiwa para pejuang Aceh pada masa itu yang mengharapkan pahala syahid dari rabbi dalam berperang melawan musuh. Adapun tokoh lain yaitu Syeikh Hamzah Fansuri juga telah menyampaikan syiar keimanan dalam bentuk syair pada masa itu dengan Tamsil Anak Dagang, Perahu maupun laut.
Namun keadaan seakan berbalik disaat kita menelisik lebih jauh akan konsep penegakkan Syariat Islam dalam perspektif kemodernisasian saat ini. Terbukti secara nyata bahwa tercatat masih banyak remaja yang merasa enggan mengikuti pola hidup yang Islami, dan dampaknya pun terlihat secara jelas disaat bumi Serambi Mekah ini masih kekurangan formula akan penyambung tongkat estafet dalam penegakkan Syariat Islam, khususnya dalam bentuk penerapannya.Â
Berdasarkan beberapa konsep yang tertera diatas seakan terbesit sebuah pertanyaan dalam ingatan saya, Bagaimana cara kita selaku pelakon dalam dunia pendidikan untuk dapat bergerak menjadi masyarakat yang sadar dalam membantu pemerintah untuk kembali membumikan syiar pola hidup Islami secara Global terhadap generasi khususnya di bumi serambi mekah?
Berbicara mengenai keDinul-Islaman, maka Dinul Islam itu sendiri merupakan Agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dianut dan didakwahkan oleh para utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kalangan nabi dan rasul. Dan  Agama Islam adalah satu-satunya Agama hak dan satu-satunya Agama yang diridhai serta diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa makna dari kebijakan dalam perspektif Dinul Islam pada umumnya adalah bagaimana cara mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam konteks ajaran Islam di Aceh yang menjadi simbol dari bumi Serambi Mekah itu untuk mengimplementasikan Syariat Islam dalam bingkai Dinul Islam didalamnya.
Politik Berbasis Etika Keumatan
Ketika kita berbicara mengenai Politik, maka ada suatu prinsip yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku di dalamnya, yaitu prinsip berlaku adil. Dimana sebab itu merupakan dasar dari setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha bijaksana dan mempunyai prinsip-prinsip menyeluruh serta kaidah-kaidah umum dalam syariatnya.Â
Hal itu adalah sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan syariatnya, dan atas dasarnya manusia akan beruntung baik dunia maupun akhirat. Ibnu Taimiyah juga pernah berkata: "Jujur dalam setiap berita dan berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan , cocok di setiap keadaan. Jujur dan adil ini selalu berdampingan".
Pada dasar yang terjadi sebenarnya bahwa Politik itu merupakan sarana artikulasi kepentingan, artinya bahwa didalamnya terdapat banyak perbedaan pendapat, rivalitas serta konflik yang sangat tinggi bahkan berkelanjutan. Namun Politik itu bukanlah hal yang kotor, karena sejatinya Politik dibuat untuk menjadi sarana bagi proses rekruitmen Politik yang sangat penting di dalam proses demokrasi.
 Itulah yang sebenarnya harus diterapakn di Aceh, Karena sebagai bumi Serambi Mekah yang memiliki PerDa Syariah didalamnya, maka pentinglah untuk kita agar dapat memaknai akan makna Politik sesungguhnya. Jika kemudian Politik menjadi kotor, maka manusialah yang mengisi ruang kosong Politik itu dengan kecurangan, ketidakadilan, kebohongan, kebusukan dan sebagainya.
Etika yang terkait dengan keumatan pada hakikatnya ialah kebaikan dan keburukan. Karena Etika menjadi penjelas bagi kita semua bahwa ada perbuatan yan digolongkan baik dan ada yang buruk. Dengan demikian, maka etika Politik juga menjelaskan tentang mana Politik yang baik dan mana yang buruk. Nah kewajiban kita sebagai orang yang memiliki religiusitas adalah mengikuti Politik yang baik dan menjauhi Politik yang buruk.
Dari Firman ke Gerakan
