70 Tahun RI, Kesenjangan Ekonomi Sangat Mengkhawatirkan

Ketiga, kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan rakyat.   Mayjen TNI Purn Dr (HC) H. Eddie M. Nalapraya ketika Kampus Kuning melakukan Halal Bihalal di rumah dinas Ketua BPK RI Dr. Harry Azhar Azis, mengingatkan kepada saya  bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah dari penjajah seperti yang diperoleh Malaysia, Singapura, Australia dan lain-lain, tetapi melalui perjuangan panjang yang banyak mengorbankan nyawa dan harta.  

Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, mereka yang di masa penjajajahan berkolaborasi dengan penjajah justeru menikmati kemerdekaan dengan menguasai ekonomi Indonesia 

Keempat, keadilan sosial ekonomi tidak ada.  Ini amat berat dan besar resikonya.  Malangnya, yang selalu disalahkan dan menjadi korban adalah etnis China (Tionghoa).  Pada hal mereka menguasai ekonomi Indonesia bersama asing, bukan kesalahan mereka tetapi rezim yang berkuasa memberi peluang dan membesarkan mereka.

Jadi yang harus disalahkan adalah penguasa.  Presiden Soeharto dan rezimnya sudah dihempaskan oleh stunami politik, tetapi amat menyedihkan rezim Orde Reformasi melanjutkan kebijakan ekonomi Orde Baru, dan bahkan lebih gila lagi menerapkan sistem persaingan bebas.  Maka mereka yang dibesarkan rezim Orde Baru, semakin besar dan mengusai ekonomi Indonesia.

Kelima, perasaan keadilan tumbuh semarak di mana-mana dengan menggunakan media sosial.  Ini harus diatasi segera, sebab jika dibiarkan akan berakumulasi dan pasti terjadi "rallying point" dengan berbagai kepentingan untuk melemahkan dan memecah belah Indonesia.  

Pertanyaannya, apakah solusi pembangunan ekonomi bisa mengatasi? Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, maka untuk memberdayakan dan memajukan rakyat yang lama tertindas di masa penjajahan, maka hanya dua cara sebagai solusi permanen.

Pertama, memberi affirmative action dan special treatment kepada anak-anak pribum (bumiputera) melalui program beasiswa penuh terutama anak-anak desa yang umumnya miskin untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri.  

Kedua, memberi affirmative action dan special treatment kepada pengusaha kecil menengah pribumi (bumiputera) untuk mengerjakan berbagai proyek pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD.  Pada tahap awal terjadi alibaba, tetapi melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan pencerdasan, akhirnya kaum pribumi bisa bangkit dan maju dalam bidang ekonomi.

Hanya dua cara yang disebutkan diatas yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi bom waktu untuk memecah belah Indonesia di masa depan. 

Untuk mewujudkan hal itu, mesti ada keputusan politik yang berani dan partisipasi semua kekuatan bangsa Indonesia duduk bersama membicarakan penyelesaian masalah tersebut guna menyelamatkan Indonesia dari krisis ketidakadilan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Allahu a'lam bisshawab