Jakarta --- Pengacara flamboyan Ferry Juan SH. Mengatakan bahwa Polemik Komisi XI DPR kembali mencuat usai insiden Ketua Komisi XI Misbakhun memotong suara Menteri Keuangan Purbaya dalam rapat perdana bersama Komisi XI DPR, 10 September 2025 lalu.Â
Publik menilai sikap Misbakhun mengingatkan pada kasus gratifikasi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan OJK yang sedang ditangani KPK dengan nilai mencapai triliunan rupiah.Gestur itu memunculkan kecurigaan: ada apa di balik CSR BI--OJK dan mengapa Komisi XI DPR diduga ingin menutupi konspirasi "kejahatan keuangan"?
CSR BI--OJK Disulap Diduga Jadi Bancakan
Pada 2019--2023, masa pandemi COVID-19, BI dan OJK menyalurkan dana CSR dengan dalih membantu masyarakat terdampak. Uniknya, CSR yang lazimnya dilakukan perusahaan swasta justru dijalankan oleh bank sentral dan lembaga pengawas keuangan.
Menurut KPK, CSR yang seharusnya menjadi bantuan sosial diduga justru berubah menjadi premi politik untuk membungkam fungsi pengawasan DPR.
Kasus ini sudah 9 bulan ditangani KPK bagai menari poco-poco goyang kanan kiri tapi tetap ditempat. Baru dua mantan anggota Komisi XI yang ditetapkan tersangka. Publik mendesak agar KPK membongkar tuntas siapa saja selain dua tersangka itu di balik "bancakan CSR" ini. KPK harus berani membongkar kasus ini jangan mencla mencle kalau memang tidak ada lagi tersangka lain umumkan kepada publik beserta apa alasannya. "Sebaliknya kalau memang ada yang lain terlibat segera tersangkakan dan tangkap pelakunya agar tidak ada lagi hak-hak rakyat yang di begal," ungkap Ferry.
Plesiran Mewah, Rakyat Menjerit
Kritik semakin tajam setelah Misbakhun memimpin kunjungan kerja Komisi XI ke Australia, sementara sebagian anggota lain ke Belanda, akhir Agustus 2025. Biaya miliaran rupiah dari APBN dinilai sebagai bentuk "plesiran mewah" di tengah rakyat yang menjerit karena harga kebutuhan pokok melonjak.
PPI Australia dan Belanda mengecam, menilai rombongan DPR melukai hati rakyat. Ironisnya, tak ada permintaan maaf, apalagi langkah mundur. Bandingkan dengan sikap anggota DPR Saraswati yang rela mundur meski kesalahannya jauh lebih ringan.
DPR Lembaga Terkorup, Komisi XI Episentrum
Survei Transparency International Indonesia (TII) dan LSI sejak 2009 konsisten menempatkan DPR sebagai lembaga negara paling korup. Survei LSI 2022 mencatat 62% publik menilai DPR lembaga terkorup, sementara TII 2020-2022 selalu menempatkan DPR di tiga besar.
